REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Didin Hafidhuddin mendorong agar Bank Muamalat bisa mendapatkan suntikan modal. Terutama dari pemerintah sehingga bisa menyelamatkan nasib pionir perbankan syariah itu.  "Muamalat jangan dibiarkan," kata Didin usai menghadiri Rapat Pleno Wantim MUI bertema "Solusi Utang Negara" di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (25/4).

Dia mengatakan jika Muamalat sampai kolaps, maka bisa menjadi contoh buruk bagi perbankan syariah di Indonesia.  Didin mengatakan, citra dari bank syariah bisa jatuh dan bisa memperlambat pertumbuhan bank jenis nonkonvensional itu. "Jangan jadi preseden buruk. Maka, perlu aksi kongkrit dari pemerintah untuk pertumbuhan syariah ini," kata dia.

Dari pemerintah, dia mengatakan, secara umum sejatinya bisa mendorong pertumbuhan bank syariah. Salah satu caranya, kata dia, menempatkan dana pembangunan dan BUMN di bank syariah sehingga memicu pertumbuhan bank syariah ke arah positif dan mendorong kepercayaan publik.

Terlebih, lanjut dia, dari sebagian besar umat Islam saat ini, baru 5,7 persen saja yang menggunakan bank syariah. Dia mengtakan, untuk menuju 20 persen saja masih jauh dari yang ada saat ini. "Maka perlu dukungan pemerintah dengan bertindak, bukan hanya saran dan imbauan," kata dia.

Saat ini, kata dia, pertumbuhan bank syariah itu dilakukan sendiri misalnya untuk sosialisasinya. "Itu seharusnya tugas pemerintah dan kita semua," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika