REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal pertama 2018 tertahan di level 5 persen. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai, pemerintah perlu melakukan mitigasi agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.
"CORE Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama masih berada pada kisaran 5 persen," ujar Faisal dalam "CORE Quarterly Review" di Jakarta, Selasa (24/4).
Sebelumnya, CORE memprediksi ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh 5,1 persen hingga 5,2 persen pada 2018. Prediksi tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada 2017 yang sebesar 5,07 persen tetapi di bawah target pemerintah yang sebesar 5,4 persen.
"Apabila tidak ada perbaikan kebijakan secara signifikan, artinya masih jauh untuk bisa mencapai target pemerintah," ujar Faisal.
Faisal menyoroti konsumsi rumah tangga yang belum menunjukkan indikasi pemulihan pada kuartal-I 2018. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan penjualan ritel selama Januari hingga Februari 2018 yang justru terkontraksi minus 0,38 persen. Sementara, pada periode yang sama tahun lalu masih tumbuh sebesar 5,03 persen.
Kelompok menengah atas juga cenderung masih menahan belanja. Dari indikator penjualan kendaraan bermotor, pertumbuhan penjualan mobil justru melemah dari 6,15 persen pada kuartal-I 2017 menjadi 2,88 persen pada kuartal-1 2018.
Menurut Faisal, pemerintah perlu membangun kepercayaan terhadap kondisi ekonomi dan prospeknya ke depan. Hal itu agar masyarakat kelas menengah atas kembali terdorong untuk berbelanja mengingat kelompok tersebut memberikan kontribusi sebesar 83 persen terhadap total konsumsi rumah tangga.
"Kebijakan perpajakan memang menjadi sorotan penting terlebih mengingat target penerimaan pajak tahun ini meningkat signifikan. Upaya pemerintah mengejar target penerimaan yang tinggi jangan sampai menjadi momok bagi masyarakat dan pelaku usaha," ujar Faisal.
Kendati demikian, menurut Faisal, pemerintah telah merespons kebutuhan meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) di awal tahun. CORE mencermati, pertumbuhan belanja bansos meningkat drastis pada kuartal-I 2018 yakni mencapai 88 persen dibandingkan tahun lalu.
"Ini kebijakan yang baik untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. Tapi apakah program ini sustain mengingat kebijakan bansos ini baru dijalankan menjelang pentas politik 2019," ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani Bagikan 'Oleh-Oleh' Hasil Lawatan ke AS
Ikuti Whatsapp Channel Republika