REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, ada sebuah studi yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mentok di angka 5,5 persen dengan kondisi daya saing dan iklim usaha saat ini.

Menurut studi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih tinggi lagi karena sektor manufakturnya tidak memiliki terobosan. Sektor manufaktur, kata Bambang, menjadi penentu karena ia tidak hanya berkaitan dengan industri, tetapi mencakup keseluruhan aspek perekonomian di sebuah negara.

"Kita tidak bisa anggap remeh manufaktur. Harus ada terobosan di sektor ini," ujarnya, dalam acara dialog industri di Hotel Shangri-la Jakarta, Selasa (17/4).

Baca juga,  Industri Manufaktur Harus Jadi Fokus Pemerintah.

Bambang menyebut, kontribusi sektor manufaktur pada perekonomian sebuah negara sudah dibuktikan oleh negara-negara anggota G20. Negara-negara tersebut menjadi maju karena ditopang oleh sektor manufakturnya.

Karena itu, Bambang meyakini, pertumbuhan ekonomi nasional dapat melesat melebihi angka 5,5 persen jika pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh di sektor manufaktur. Namun begitu, agar dapat melakukan terobosan kebijakan, perlu ada dukungan studi yang kuat.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), untuk melakukan studi yang difokuskan pada pengembangan industri manufaktur.

"Studi ini menjadi sangat relevan karena kita harus mencari strategi supaya ada terobosan di sektor manufaktur kita," ucap Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui implementasi industri 4.0. Ada lima sektor manufaktur yang akan didorong di era industri 4.0. Kelima sektor tersebut yakni makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil dan footwear, serta kimia.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor manufaktur, Airlangga mengatakan, salah satu strategi yang akan dilakukan pemerintah yakni mendorong kegiatan riset inovasi industri. "Karena manufaktur tanpa inovasi akan sulit melonjak."

Untuk itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema insentif pajak baru yang ditujukan bagi kegiatan riset inovasi di industri. Kementerian Perindustrian mengusulkan insentif berupa pemotongan pajak sebesar 300 persen bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor prioritas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika