REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, program sosial menjadi fokus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Sekarang fokusnya lebih kepada sumber daya manusia sehingga program sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), program untuk membantu kelompok miskin, pendidikan, kesehatan itu semuanya harus ditingkatkan dari sisi akselerasi dan eksekusinya. Itu merupakan satu instruksi yang akan kami lakukan," kata Sri Mulyani di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menyampaikan hal itu seusai menghadiri sidang kabinet paripurna yang membahas mengenai ketersediaan anggaran untuk pagu indikatif 2019 dan prioritas nasional 2019. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, fokus APBN 2019 adalah untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Untuk 2019 ini, kami akan mendesain APBN pada defisit yang sekarang akan dilakukan kurang dari 2 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Untuk PDB tahun depan karena nilainya akan meningkat cukup besar yaitu di atas Rp16 ribu triliun, kami harus hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu tax ratio-nya maupun defisitnya," tambah Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan berusaha mendesain APBN 2019 dapat tetap memberikan stimulus dan dukungan terhadap perekonomian dan perbaikan sosial. Selain itu juga tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.

"Karena itu untuk 2019 total penerimaan negara akan ditargetkan meningkat antara 7,6 persen hingga tergantung dari 13 persen. Dari sisi belanja negara, untuk belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3 persen dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer dana desa akan didesain ada kenaikan sekitar 8,3 persen," ungkap Sri Mulyani.

Namun semuanya itu masih dalam hitungan pagu indikatif. Dari jumlah itu sekitar Rp 823 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga."Program yang disebut oleh Presiden yaitu pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial akan kami fokuskan dari jumlah itu," tambah Sri Mulyani.

Meski diminta fokus ke SDM, namun Sri Mulyani mengungkapkan alokasi untuk belanja infrastruktur terutama untuk kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan tetap akan dilakukan pada level relatif konstan.

"Namun mereka sekarang akan melakukan berbagai macam inisiatif melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) sehingga anggaran untuk alokasi belanja, modalnya akan tetap meningkat sedangkan 'space' dari fiskalnya akan dipakai lebih banyak kepada belanja sosial dan pendidikan," jelas Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika