REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Perum Bulog mengungkap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah dalam posisi minus. Sekretaris Perum Bulog Siti Kuwati mengatakan, hingga Selasa (27/3), defisit CBP telah mencapai 54.135 ton.

CBP sendiri merupakan beras milik pemerintah yang hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Antara lain untuk kebutuhan operasi pasar saat harga beras tinggi, serta untuk kebutuhan darurat bencana.

Siti menjelaskan, CBP bisa sampai minus karena hingga saat ini pemerintah masih menugaskan Bulog melakukan operasi pasar mengingat harga beras yang belum stabil. Karena CBP sudah habis, maka Bulog melakukan kegiatan operasi pasar dengan menggunakan beras operasionalnya sendiri. Artinya, Bulog menalangi pemerintah selagi anggaran untuk pengadaan CBP belum cair.

Cadangan Beras Pemerintah Ditarget Bertambah 1,2 Juta Ton

"Bulog menggelontorkan beras menggunakan stok operasional," ujar Siti.

Pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan dana sekitar Rp 2,5 triliun untuk pengadaan CBP di tahun ini. Namun, anggaran tersebut belum bisa dicairkan sebelum pemerintah selesai membahas mekanisme pengadaan CBP yang baru.

Pakar ekonomi bidang pertanian Bayu Krisnamurthi mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secepatnya. Ia memandang, pemerintah harusnya jangan terlalu lama terjebak dalam pembahasan untuk merumuskan mekanisme baru pengadaan CBP. Sebab, kondisi CBP yang defisit saat ini sudah mengkhawatirkan.

"Menurut saya ini sesuatu yang harus jadi prioritas. Setahu saya, belum pernah terjadi sebelumnya (stok CBP minus), kecuali saat krisis dulu," ujarnya, saat ditemui wartawan di Hotel Pullman Thamrin, Selasa (27/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika