REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Perum Bulog tengah menunggu pencairan anggaran senilai Rp 2,5 triliun dari pemerintah untuk menambah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2018.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, saat ini posisi stok CBP telah habis karena digunakan untuk kegiatan operasi pasar sepanjang 2017 lalu. Karena itu, untuk menambah cadangan beras pemerintah, Bulog meminta anggaran untuk melakukan pembelian komoditas pangan tersebut. Idealnya, pemerintah memiliki cadangan beras sebanyak 1 juta ton.

"Bulog sedang menunggu pencairan Rp 2,5 triliun," kata Djarot, pada wartawan di Pasar Pagi, Cirebon, Rabu (28/2).

Meski CBP telah habis, menurut dia, kegiatan operasi pasar tetap berjalan dengan menggunakan beras Bulog. Dengan demikian, pemerintah masih berhutang beras pada perusahaan pelat merah tersebut.

Sementara itu, Bulog hingga saat ini belum bisa banyak menyerap gabah petani karena panen yang belum merata sehingga harganya masih mahal. Kondisi itu membuat sejumlah gudang di Kabupaten Indramayu, yang dikenal sebagai lumbung padi di Jawa Barat, nyaris kosong.

Kepala Bulog Sub Divre Indramayu Asep Bukhori menyebut, harga rata-rata gabah kering panen di tingkat petani masih berada di level Rp 5.000 per kilogram. Sementara, harga maksimal yang mampu dibeli Bulog untuk beras kualitas medium saat ini hanya Rp 4.400 per kilogram. Angka itu merupakan harga fleksibilitas 20 persen dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 3.700 per kilogram.

"Kita belum mulai serap. Mungkin pertengahan Maret baru bisa, saat panen raya," kata Asep, di Gudang Bulog Tegalgirang, Indramayu, Selasa (27/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika