REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perbankan syariah meningkatkan porsi pembiayaan mikro pada 2018. Salah satunya yang disalurkan melalui program pemerintah yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.
Sekretaris Perusahaan BRI Syariah, Indri Tri Handayani, mengatakan, realisasi penyaluran KUR BRI Syariah pada 2017 mencapai sebesar Rp 465 miliar. Pembiayaan tersebut sepenuhnya disalurkan ke sektor mikro kepada 20.887 debitur. "Terkait KUR BRI Syariah, tahun ini kuota kami meningkat menjadi Rp 550 miliar," kata Indri saat dihubungi Republika, Ahad (18/2).
Indri menjelaskan, proyeksi kuota KUR BRI Syariah yang meningkat menjadi Rp 550 miliar tersebut akan disalurkan antara lain ke sektor produktif sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mensyaratkan minimal 50 persen. Sektor produktif tersebut meliputi pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan. Selain itu, disalurkan ke sektor konstruksi dan jasa-jasa.
Indri menyebut, penyaluran KUR akan difoskukan pada bidang ekonomi kreatif. "Proyeksi BRI Syariah akan disalurkan untuk 16 sub sektor Bekraf yang memiliki potensi besar," ujarnya.
Dari sisi wilayah, penyaluran KUR BRI Syariah cukup merata untuk Jawa dan luar Jawa, dengan prioritas di Jawa. Skema pembagian wilayah penyaluran KUR BRI Syariah untuk tahun ini mencakup Jawa sebesar 49,3 persen, Sumatra 26,9 persen, Kalimantan 9 persen, serta Sulawesi dan Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 14,8 persen.
Secara nominal, target penyaluran di Jawa sebesar Rp 271 miliar dari kuota. Lalu Sumatra Rp 148 miliar, Kalimantan Rp 50 miliar, serta Sulawesi dan Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp 81 miliar.
Untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, BRI Syariah melakukan upaya peningkatan melalui komunitas-komunitas dengan memberikan arahan penjualan KUR melalui komunitas. Selain itu, melalui grebek pasar setiap pekan. "Upaya melalui komunitas tersebut guna meningkatkan sektor yang wajib ke sektor produksi 60 persen," imbuhnya.
Pada 2017, BRI Syariah merupakan satu-satunya penyalur KUR Syariah. Kemudian Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengajukan untuk menjadi penyalur KUR Syariah pada 2018. Total target penyaluran KUR untuk BPD NTB mencapai sebesar Rp 122 miliar. Target tersebut terdiri atas KUR mikro sebesar Rp 83 miliar dan KUR ritel sebesar Rp 39 miliar.
"Tahun ini BPD NTB menyalurkan KUR Syariah saja," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, melalui pesan singkat kepada Republika, Ahad.
Sementara itu, bank syariah lainnya juga menyalurkan pembiayaan mikro meski belum menjadi penyalur program KUR. Salah satunya BNI Syariah. Direktur Bisnis BNI Syariah, Dhias Widhiyati, mengatakan, penyaluran pembiayaan mikro pada 2017 mencapai Rp 1,4 triliun. "Proyeksi kami bisa naik 15 persen dari Rp 1,4 triliun tersebut," ujar Dhias saat dihubungi Republika.
Menurut Dhias, saat ini penyaluran pembiayaa mikro baru 6 persen dari total pembiayaan BNI Syariah. "Untuk pembiayaan mikro kami menyasar komunitas dan dengan linkage program," ucap Dhias.
Pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR secara keseluruhan pada 2018 mencapai Rp 116,63 triliun. Target tersebut mencakup penyaluran KUR mikro sebesar Rp 79,64 triliun, KUR ritel sebesar Rp 36,38 triliun, serta KUR TKI sebesar Rp 603 miliar. Tahun ini, terdapat 41 lembaga penyalur KUR yang terdiri atas bank umum, bank umum syariah, bank pembangunan daerah, lembaga pembiayaan atau multifinance, serta koperasi.