REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Adanya disparitas harga antara gabah dengan beras membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan memantau distribusi beras.
"Bagaimana lancarsampai ke konsumen, itu yang kita jaga," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf saat ditemui di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut Jawa Barat, Selasa (6/2).
Untuk itu pihaknya akan mengecek rantai distribusinya terlebih dahulu. Rantai distribusi beras diakui Syarkawi, masih lumayan panjang.
Biasanya hasil panen petani masuk ke pengepul untuk kemudian masuk ke penggilingan. Dari penggilingan tersebut, beras baru disalurkan ke distributor. "Distributor, riteler baru sampai ke end user. Nah ini yang ingin kita cek," kata Syarkawi.
Dengan melakukan pengecekan akan diketahui di titik mana terjadi sumbatan sehingga beras tersebut tidak bisa masuk ke konsumen, riteler ataupun penjual-penjual kecil. Ia berharap tidak ada pihak yang mempermainkan komoditas ini di rantai distribusi.
Tindakan tegas pun siap diberikan KPPU dan Satgas Pangan jika ditemukan adanya permainan oleh oknum. Potensi besar terjadinya sumbatan menurut Syarkawi berada di pedagang dan penggilingan besar lantaran tidak banyak pemainnya. "Nah ini biasanya di situ yang menyerap gabah paling besar," ujar Syarkawi.
Sementara kapasitas penggilingan kecil yang terbatas membuat pemain di level ini relatif menyerap lebih sedikit. KPPU akan melihat sejauh mana beras yang dihasilkan oleh petani dapag lancar tersalurkan hingga ke pasar.
Faktanya, kini harga gabah di tingkat petani sudah turun bahkan menyentuh angka Rp 3.800 per kg Gabah Kering Panen (GKP). Dengang harga tersebut, menurut Syarkawi, harga beras sudah berada pada angka Rp 7.600 hingga Rp 8.000 per kg.
Sayang, harga beras di pasar masih belum menglami penurunan signifikan. "Kalaupun turun dari harga semula itu hanya Rp 500 rupiah atau Rp 300," kata Syarkawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika