REPUBLIKA.CO.ID,   SIDRAP -– PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) menginvestasikan anggaran Rp 2,4 triliun untuk menerangi 500 desa di wilayah tersebut melalui program listrik desa (lisdes) 2018. “Investasi untuk tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 563 miliar,” ungkap General Manager PT PLN Wilayah (Sulselrabar), Bob Saril, di Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (15/1) malam.

Dari Rp 2,4 triliun tersebut, menurut Bob, Sultra mendapatkan alokasi paling besar, mencapai Rp 1,5 triliun. Sulsel dan Sulbar masing-masing dianggarkan mendapatkan investasi sebesar Rp 644,4 miliar dan Rp 268,8 miliar.

Bob menjelaskan, 500 desa tersebut adalah desa dengan kondisi masih gelap gulita alias belum mendapatkan aliran listrik dari PLN maupun dari sumber lainnya. Pihaknya akan fokus menerangi seluruh desa tersebut dengan segala cara. Termasuk bila ada desa yang berada di wilayah yang terpancar, lokasi terpencil, di pulau-pulau. “Kita sudah menyiapkan cara khususnya,” ujar Bob.

Rasio desa berlistrik di wilayah Sulselrabar, menurut Bob, belum genap 90 persen. Khusus di wilayah Sulawesi Barat, rasio desa berlistriknya paling rendah dibandingkan kawasan lain, masih 78,21 persen. “Mengapa rendah? Pertama, karena memang jaringan transmisinya belum sebanyak di Sulsel. Selain itu, Sulawesi Barat juga memiliki banyak daerah pegunungan dan pelanggannya tersebar,” kata Bob.

Menurut Bob, untuk mencapai rasio yang lebih tinggi lagi, khususnya di Sulawesi Barat, PLN harus berjuang keras menaklukkan daerah yang menantang tersebut. “Kita harus bisa mencapai desa-desa yang belum terlistriki tersebut,” ujarnya.

Rasio desa berlistrik di Kendari atau Sulawesi Tenggara, jelas Bob, tercatat 87,88 persen hingga awal tahun ini. Medan di wilayah ini juga menantang. Selain mempunyai banyak pulau, penduduk di wilayah tersebut juga tersebar di pulau-pulau. “Desa-desa yang belum teraliri listrik itu terletak di pulau-pulau atau tersebar di beberapa pulau. Pulau tersebut belum ada jaringan transmisi,” ungkap Bob.

Pihaknya, jelas Bob, akan berjuang seoptimal mungkin agar 500 desa tersebut bisa mendapatkan pasokan listrik pada 2018 ini. “Untuk ke depan memang harus memperjuangkan bagaimana seluruh desa tahun 2018 ini bisa kita layani. Kita harus inovasi,” katanya.

Selain masalah medan dan topografi wilayah, ungkap Bob, pihaknya juga menghadapi masalah perizinan terkait dengan lahan di wilayah hutan, baik di Sulsel, Sultra, maupun Sulbar. Pihak kehutanan masih menganggap proyek penerangan yang dilakukan oleh PLN sebagai kegiatan bisnis atau komersial. Karena itu, dalam mendapatkan izin pinjam pakai harus ada persyaratan, misalnya harus menggunakan persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)

“Padahal, jaringan listrik kecil tak membutuhkan persyaratan amdal,” kata Bob. Syarat kedua, kita juga harus mengikat perjanjian kontrak, harus membayar sewa lahan. Kenyataannya, PLN tidak mengganggu areal hutan karena hanya mengambil sedikit lahan yang berada di tepian jalan. “Tepian jalan itu yang sudah ada kita tanam jaringan listrik.”

Pada 2017, PLN berhasil melistriki 93 desa di Sulsel dari target 70 desa, sementara di Sultra menerangi 84 desa dari target melistriki 91 desa. Khusus di Sulbar, PLN mampu menerangi 71 desa dari target 36 desa saja. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika