REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap biaya bunga program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal ini disampaikannya saat memantau penyaluran kredit UMi di Belawan, Medan, Selasa (16/1).
"Kami terus lakukan evaluasi mengenai biayanya. Di sini memang lebih tinggi karena ada ongkos pendampingan juga. Namun kami tetap evaluasi agar beban ke masyarakat tidak terlalu besar," kata Sri, Selasa (16/1).
Sri mengatakan, program pembiayaan ini menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum terfasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Plafon pinjaman UMi sendiri maksimal senilai Rp10 juta.
"Banyak dari masyarakat butuh akses terhadap modal yang selama ini mereka dapat dari sumber lain dengan suku bunga yang sangat tinggi. Dengan UMi ini, akan banyak membantu mereka memberi akses terhadap modal," ujar dia.
Sri mengatakan, kunjungannya ke nasabah di Belawan kali ini untuk mendorong pembiayaan UMi pada sektor perikanan. Sektor tersebut selama dinilai sangat sulit dijangkau oleh pembiayaan perbankan.
Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran Rp 2,5 triliun tahun ini untuk memperluas pembiayaan hingga mencapai sedikitnya 800 ribu nasabah UMi di Indonesia. Alokasi dari APBN tersebut meningkat jika dibanding tahun lalu, yakni sebesar Rp1,5 triliun.
"Kami harap ini bisa membantu banyak usaha kecil yang selama ini tidak dapat akses modal dari perbankan karena pinjamannya di bawah Rp 10 juta," ujar dia.
Sri menyebutkan, ada tiga lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang ditunjuk sebagai penyalur pembiayaan UMi. Tiga perusahaan itu, yakni PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Bahana Artha Ventura. Mereka akan menyalurkan dana pinjaman UMi kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia untuk kemudian diteruskan kepada anggotanya atau masyarakat.
"Semua dilakukan dengan pendampingan. Selama ini cukup banyak yang dilakukan pendamping untuk mendampingi para peminjam. Sejauh ini feedbacknya masih positif. Kami harap dengan volume kredit untuk usaha mikro kecil ini sebanyak Rp 1,5 triliun plus Rp2,5 triliun bisa bergulir di masyarakat secara berkelanjutan," kata Sri.
Hingga hari ini, penyaluran UMi di provinsi Sumut telah dimanfaatkan oleh 33.490 nasabah. Plt Dirut Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu, Syahrir Ika mengatakan, untuk Sumut, baru dua lembaga yang ditetapkan sebagai penyalur kredit, yakni PT Pegadaian dan PT PNM.
"Jumlah nasabah di Sumut sebanyak 33.490 atau 9 persen dari total nasabah se-Indonesia. Kami berharap jumlahnya semakin banyak ke depannya," kata Syahrir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
