REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, pemerintah akan mengawal sejumlah komitmen investasi di Indonesia yang masih menghadapi permasalahan. Bahkan, pemerintah menargetkan untuk bisa menyelesaikan pipeline atau rencana investasi yang belum terealisasi paling lambat akhir Februari 2018.
"Targetnya Pak Darmin (Menko Perekonomian) sudah bilang, akhir Februari semua harus selesai," ujar Edy ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (11/1).
Ia mengatakan, terdapat 190 masalah dalam pipeline yang memiliki total nilai investasi sebesar Rp 351,2 triliun dan 54,6 miliar dolar AS. Jumlah tersebut merupakan komitmen investasi yang masuk sejak 2010.
Untuk pelaku investasi baru, pemerintah juga akan mengawal proses perizinan dari awal hingga selesai. Pemerintah mencatat, terdapat investasi baru sejak September 2017 senilai 42,6 miliar dolar AS yang terdiri atas 1.054 proyek.
"Mungkin (untuk pelaku baru) selesainya butuh waktu, tergantung sektornya. Kalau berkaitan dengan energi bisa lebih panjang. Pokoknya kita kawal dari awal sampai akhir perizinannya semua selesai," ujar Edy.
Edy menjelaskan, pemerintah akan meningkatkan fokus pada permasalah yang terkait dengan regulasi. Banyak regulasi akan disempurnakan dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan kemudahan berusaha. Hal itu menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) II Satgas Paket Kebijakan Ekonomi yang dipimpin Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Sementara, untuk kasus pipeline akan diselesaikan oleh Pokja IV yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Untuk tindak lanjut kasus yang butuh penanganan khusus, maka Pokja IV akan menghubungkannya dengan Satgas leading sector atau di level kementerian dan lembaga. Kasus yang membutuhkan keahlian tertentu seperti masalah tanah atau tata ruang akan diteruskan ke klinik percepatan berusaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
