REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Fanshuruallah Asa mengatakan pihaknya memutuskan untuk memberi penugasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada PT AKR Corporindo sampai lima tahun ke depan. Bersama Pertamina, nantinya AKR akan mendapatkan penugasan kuota BBM jenis RON 88 dan solar untuk dijual di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
"Setelah melalui serangkaian proses penilaian dan evaluasi, melalui Sidang Komite BPH Migas telah menetapkan PT AKR Corporindo Tbk sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022 dan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan 2022," ujar Ifan di Kantor Kementerian ESDM, Senin (8/1).
Ifan menjelaskan, AKR mendapatkan kuota 250 ribu kiloliter untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Pertamina, Minyak Solar (Gas Oil) sebesar 15.370.000 kiloliter dan Minyak Tanah (Kerosene) sebesar 610 ribu kiloliter. Untuk JBKP sebesar 7,5 juta kiloliter dengan penugasan di wilayah luar Jamali.
Menurut dia, tujuan dilakukannya penugasan selama lima tahun adalah untuk memberikan ruang kepastian kepada Badan Usaha dalam merencanakan pengembangan infrastruktur BBM (Fasilitas Pendistribusian, Fasilitas Penyimpanan dan Penyalurnya), serta sebagai upaya untuk menimbulkan minat Badan Usaha untuk mengikuti Proses Pemilihan Badan Usaha Pelaksana P3JBT dan P3JBKP. Sehingga, badan usaha yang memiliki kemampuan teknis dan finansial diharapkan dapat mengembangkan infrastruktur BBMnya pada daerah 3T guna mewujudkan jaminan ketersediaan BBM yang merata di seluruh wilayah NKRI.
Ifan juga menjelaskan langkah ini dilakukan agar bisa mempercepat proses realisasi akses BBM bagi seluruh masyarakat. Beberapa daerah dinilai masih membutuhkan lembaga penyalur, maka dengan adanya penugasan ini ia berharap Pertamina dan AKR bisa meningkatkan distribusi BBM sesuai kebutuhan masyarakat.
"Masih banyak wilayah tertentu di NKRI sulit dapat BBM, karena belum ada lembaga penyalur. PT AKR dan Pertamina diminta agar menetapkan penyalur terdekat sebagai titik pasok ke subpenyalur dengan jumlah jenis BBM tertentu dan BBM penugasan. Sudah ada tujuh lembaga subpenyalur yang diresmikan, di daerah Maluku, GOrontalo, dan ada 160 lokasi yang mengajukan subpenyalur dari 17 kabupaten di wilayah 3T," ujar Ifan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika