REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani kontrak Public Service Obligation (PSO) untuk 2018, Kamis (28/12). Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, anggaran PSO untuk 2018 sebesar Rp 2,39 triliun.

Angka tersebut memperlihatkan adanya kenaikan anggaran sebab pada 2014 hanya Rp 2,09 triliun. "Alokasi anggaran PSO tahun 2018 ini, mengalami kenaikan sebesar 14 persen," kata Zulfikri, Kamis (28/12).

Dia menjelaskan, menurut komposisi besaran subsidi yang diberikan oleh Kemenhub untuk KAI memperoleh alokasi PSO sebesar Rp 1,09 triliun atau 46 persen dari total keseluruhan. Sementara untuk KRL yang dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia memperoleh alokasi PSO sebesar Rp 1,2 triliun atau 56 persen dari total keseluruhan.

Dari besaran subsidi 2018 tersebut alokasi subsidi terbesar masih diberikan untuk penumpang yang menggunakan KRL. "Hal ini seiring dengan program pemerintah untuk memindahkan mobilitas masyarakat dari penggunaan moda transportasi berbasis jalan raya ke moda transportasi berbasis rel," jelas Zulfikri.

Dia menuturkan, pemerintah memperkirakan pada 2018, rata-rata penumpang perhari yang akan menaiki KRL kurang lebih 877 ribu penumpang perharinya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata penumpang perhari yang menggunakan KRL pada 2017, terdapat kenaikan penumpang KRL sebesar 9,6 persen.

Zulfikri memastikan, penandatanganan kontrak PSO merupakan bentuk kewajiban pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kemenhub. Dengan pemberian PSO tersebut, diharapkan, masyarakat dapat menikmati layanan kereta kelas ekonomi antar kota maupun perkotaan dengan tarif terjangkau.

Ikuti Whatsapp Channel Republika