REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Agenda hilirisasi mineral nasional dinilai belum boleh berhenti pada tahap produk antara seperti aluminium ingot, nickel matte, maupun feronikel. Dalam kerangka Kebijakan Energi Nasional (KEN), hilirisasi harus berlanjut hingga industri final agar benar-benar menghadirkan nilai tambah, memperkuat kedaulatan energi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Yudha menegaskan, mineral dan batubara bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan enabler utama transisi energi dan industrialisasi nasional.
“Tujuan kita adalah sampai ke industri final. Itu berarti capacity building sumber daya manusianya harus naik, Human Development Index kita harus meningkat, supaya kita siap masuk ke industri yang lebih kompleks,” ujar Satya dalam Sarasehan dan Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional, Jakarta, Jumat (28/2/2026).
Satya menjelaskan subsektor minerba diposisikan sebagai strategic enabler dalam tiga pilar besar PP KEN, yakni transisi energi, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia sendiri berada di pusat rantai pasok energi masa depan. Data DEN menunjukkan Indonesia memiliki 5,9 miliar ton cadangan nikel atau sekitar 42 persen cadangan global, dengan produksi mencapai 320,37 juta ton atau 67 persen produksi dunia. Untuk bauksit, cadangan mencapai 2,9 miliar ton, sementara timah tercatat 6,4 miliar ton atau 24,3 persen cadangan global.
Namun, menurut Satya, besarnya cadangan tersebut harus diikuti penguatan industri turunan dan kesiapan energi yang andal. Industri lanjutan, termasuk manufaktur berbasis teknologi tinggi dan ekosistem baterai kendaraan listrik, membutuhkan pasokan energi stabil dan reliabel.
“Bagaimana meyakinkan industri intermediate bisa naik ke industri final? Caranya pengelolaan energi yang benar, reliable. Industri tidak mungkin tumbuh tanpa kepastian supply energi,” katanya.
Satya menilai, tanpa integrasi tambang–smelter–manufaktur akhir, Indonesia berisiko terjebak pada level produk setengah jadi. Padahal, dalam konteks pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan pemerintah, sektor industri menjadi motor utama peningkatan permintaan energi dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam roadmap hilirisasi, pemerintah juga menargetkan pengembangan industri baterai nasional. Kebutuhan baterai hingga 2030 diproyeksikan mencapai 108,2 GWh untuk kendaraan listrik dan pembangkit, sementara kapasitas bahan baku dalam negeri baru setara 373 GWh, menyisakan peluang investasi 407 GWh.
Karena itu, holding tambang BUMN MIND ID dipandang memegang peran strategis dalam memperkuat ekosistem hilir, termasuk pengembangan SDM, integrasi rantai pasok, serta memastikan dukungan energi yang berkelanjutan.
“Sehebat apa pun skenario energi nasional, kalau industri tidak berkembang, forecast kebutuhan energi bisa meleset. Jadi kebijakan dan pelaksana kebijakan tidak boleh ada kesenjangan,” ujar Satya.
Dengan cadangan strategis, dukungan regulasi, dan penguatan tata kelola ESG, hilirisasi tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari amanah pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika