REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh signifikan apabila perbankan menerapkan prinsip syariah first. Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro menjelaskan prinsip tersebut sudah dilakukan sejak awal oleh Malaysia. Perbankan Malaysia menawarkan produk syariah terlebih dahulu baru menawarkan produk yang konvensional.
Tercatat saat ini pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 5,55 persen secara nasional. "Jadi ada beberapa bank yang syariah first dulu. Seperti Malaysia menerapkan seperti itu dulu, bank-bank nya syariah first dulu baru tawarkan yang lain. Nah ini salah satu strategi yang harus dilakukan juga oleh perbankan syariah," ujar Ahmad Soekro di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (15/12).
Menurut Soekro saat ini ada beberapa bank syariah yang sudah menerapkan prinsip syariah first. Prinsip ini menjadi salah satu strategi untuk mendorong industri perbankan syariah. Mereka akan didorong agar menciptakan atau membuat strategi-strategi baru aagr bisa memperluas marketnya.
"Mereka harus memperluas customer basednya. Baru perbankan syariah bisa besar," kata Soekro.
Selain itu, produk-produk perbankan syariah harus dapat diterima oleh masyarakat lebih luas. Di sisi lain, perlu dukungan pemerintah agar industri perbankan syariah dan keuangan syariah dapat tumbuh lebih baik. Dukungan pemerintah Malaysia sejak lama yang telah mendorong industri perbankan syariah negara tersebut maju pesat.
"Nah di Indonesia sudah mulai nih Pak Jokowi mendirikan komite nasional keuangan syariah (KNKS). Mudah-mudahan kita akan bisa mengejar ketertinggalan dengan Malaysia. Terutama koordinasi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia untuk sama-sama mengembangkan keuangan syariah," kata dia.
Berdasarkan data OJK per Oktober 2017, perbankan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 281,83 triliun tumbuh sebesar 15,75 persen secara tahunan (year on year). Adapun pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 20,54 persen dengan nilai dana Rp 325,69 triliun. Sedangkan aset tumbuh 19,79 persen dengan nilai Rp 406,23 triliun.