Selasa 05 Dec 2017 14:52 WIB

BRI Kuasai 51 Persen Jaringan Keagenan di Indonesia

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya
Bank Rakyat Indonesia
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Bank Rakyat Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan Konsultasi Internasional Microwave menyampaikan temuan dari gelombang kedua Survei Akselerasi Jaringan Keagenan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan, telah terjadi perkembangan pesat dalam jumlah agen baik Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) maupun Layanan Keuangan Digital (LKD).

Hanya saja, survei menyatakan, jaringan keagenan masih didominasi oleh beberapa pemain besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 51 persen serta Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) sebanyak 29 persen. Keduanya menguasai 80 persen dari pangsa pasar rekening yang ada.

Lebih lanjut, survei memperlihatkan, pembukaan rekening melalui agen jasa keuangan digital masih relatif rendah. Padahal strategi keuangan inklusif nasional Indonesia telah memiliki visi untuk meningkatkan akses orang dewasa ke rekening bank dari 36 persen pada 2014 menjadi 75 persen di 2019.

Pasalnya, hasil survei pun mencatat, hanya 28 persen dari para agen yang menawarkan layanan pembukaan rekening. "Agen merupakan tulang punggung dari keuangan inklusif digital sehingga sangat penting untuk membangun dan mendukung jaringan keagenan yang berkelanjutan," ujar Direktur Microsave Indonesia Grace Retnowari melalui keterangan resmi yang diterima Republika, Selasa, (5/12).

Menurutnya, hasil survei tersebut bisa membantu para pembuat kebijakan dan para penyedia jasa keuangan digital unyuk mengidentifikasi kelemahan yang ada. "Dengan menggunakan bukti yang terukur, sehingga membantu katalisasi jaringan keagenan di Indonesia," kata Grace.

Sebagai informasi, survei dilakukan oleh Helix Institute of Digital Finance yang merupakan inisiatif survei berfokus pada jaringan keagenan jasa keuangan digital. Dengan mewawancarai sampel sebanyak 1.300 agen jasa keuangan digital baik Laku Pandai serta LKD dari 15 provinsi di Indonesia pada periode Juli sampai September 2017.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement