REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajarannya agar mengevaluasi pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) dan program bantuan pangan nontunai. Saat menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jokowi mengatakan evaluasi perlu dilakukan sebelum sebelum jumlah penerima manfaat bantuan tersebut dinaikkan.
"Sejak 2017, Rastra penyalurannya telah diubah menjadi kartu, telah diuji coba di 44 kota, melibatkan 1,2 juta penerima manfaat dan saya minta ini jangan ditambah dulu, dicek, dievaluasi dulu betul, supaya di lapangan jalan baik," kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12).
Ia mengatakan, program Rastra ini diperuntukkan bagi 15 juta masyarakat yang kurang mampu dengan anggaran Rp 21 triliun. Dengan anggaran yang sangat besar ini, maka pemerintah harus memastikan program berjalan dengan baik sehingga benar-benar memberikan manfaat kepada para penerimanya.
"Dengan biaya dan dampak besar kita harus benar-benar jadikan ini prioritas, jangan sampai energi habis karena hal-hal yang kecil dan dampaknya kecil," ujarnya.
Saat Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) diselenggarakan pada Maret nanti, BPS akan menyurvei para penerima bantuan Rastra. Karena itu, Presiden mengingatkan agar penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu tak mengalami keterlambatan.
"Jangan sampai saya minta ada keterlambatan, saya minta Bulog mengikuti, Mentan, BUMN, Menko PMK bisa ikuti supaya beras ini sampai ke menerima manfaat tanpa terlambat satu hari pun," ucapnya. Survei Sosial Ekonomi Nasional ini dilakukan untuk menghitung angka kemiskinan di Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
