REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jepang dan Indonesia akhirnya menandatangani dana pinjaman untuk dua proyek di Indonesia, salah satunya Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.
Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei mengungkapkan dana pinjaman untuk Pelabuhan Petimban senilai 118,906 miliar yen atau sekitar Rp 14,2 triliun. Dana tersebut diberikan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Pemerintah Jepang meminjamkan dana kepada Pemerintah Indonesia dalam proyek pembangunan Pelabuhan Patimban dilengkapi dengan terminal peti kemas dan terminal kendaraan," kata Kozo di Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Senin (13/11).
Dia mengatakan, pinjaman tersebut diberikan untuk memperkuat fungsi logistik di Pelabuhan Patimban. Sehingga, kata Kozo, dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perbaikan iklim investasi.
Kozo menilai, dengan dibangunnya Pelabuhan Patimban bisa memberikan pilihan lain, terutama untuk pengiriman arus barang. "Situasi lalu lintas di jakarta memiliki tingkat kemacetan kronis, sehingga berdampak negatif kepada akses ke Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Kozo.
Padahal, menurut dia, hal itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan bisnis bagi banyak perusahaan. Termasuk juga perusahaan Jepang yang memiliki basis manufaktur di kawasan timur Ibu Kota Jakarta.
Untuk itu ia berharap nantinya setelah Pelabuhan Patimban yang ditargetkan bisa beroperasi pada 2019, bisa berkontribusi dalam distribusi volume pengangkutan barang lebih efektif.
"Melalui implementasi proyek ini, kapasitas terminal peti kemas Pelabuhan Patimban akan mencapai 800 ribu TEU pada 2024 dan kapasitas mobil akan mencapai 360 ribu per tahun," kata Kozo.
Di lokasi yang sama, Senior Representative Indonesia Office JICA Tomoyuki Kawabata menambahkan, pinjaman tersebut untuk pembangunan Pelabuhan Patimban tahap satu. "Nilai pinjaman ini setara dengan 83 persen total kebutuhan dana proyek Pelabuhan Patimban tahap pertama," kata Tomoyuki.
Dia memastikan pinjaman tersebut akan digunakan dalam hal teknis seperti pekerjaan konstruksi. Selain itu, ia menegaskan, pinjaman tersebut tidak termasuk untuk biaya pajak dan pengadaan tanah.
Proses pembangunan Pelabuhan Patimban dilakukan dengan dua tahap. Hanya saja, pada tahap pertama pembangunan dilakukan sebanyak dua kali. Direktur Kepelabuhan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Chandra Irawan mengungkapkan untuk pembebasan lahan Pelabuhan Patimban direncanakan pada Desember 2017 sampai Februari 2018.
Selanjutnya untuk penyediaan listrik dan air di pelabuhan, Chandra memastikan sudah akan ditangani. "Perusahan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Subang siap mendukung dalam proyek Pelabuhan Patimban," kata Chandra.
Dukungan PLN tersebut, menurut Chandra, akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan PLN. Konten dalam perjanjian tersebut akan memberikan jaminan terhadap ketersediaan pasokan listrik pada waktu yang ditentukan saat pengoperasian masing-masing terminal dan keandalannya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
