REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ESDM mengakui salah satu kendala dalam realisasi BBM satu harga adalah kendala perizinan. Selain persoalan izin seperti IMB ada beberapa letak titik pembangunan SPBU yang berbeda antara pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah berencana untuk menemui pemimpin pemerintah daerah di 14 titik yang masih bermasalah.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Harya Adityawarman mengaku optimistis 54 titik BBM satu harga tetap terealisasi pada 2017 ini. "Kami lakukan pemetaan, ketika ada masalah perizinan, nanti langsung temui bupati untuk urus izin agar segera dibangun," ujar Didit di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/11).

Didit menjelaskan selain 54 titik yang sudah direncanakan Kementerian ESDM juga memetakan titik lain yang kemungkinan bisa dijadikan alternatif. Pada bulan ini, menurut Didit rencananya ada dua titik baru yang akan diresmikan oleh pemerintah.

Sebanyak 54 titik BBM satu harga yang ditargetkan selesai pada 2017 ini hingga September baru terealisasi 26 titik.

Anggota BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar menjelaskan hingga September ini realisasi BBM satu harga di Indonesia yang sudah diresmikan berada di 26 titik. Sedangkan enam titik lainnya sudah selesai dibangun, tetapi masih menunggu untuk diresmikan. Delapan titik lainnya masih dalam tahap konstruksi.

"Empat belas titik lainnya masih terkendala di perizinan. Tapi ini sedang kami proses lagi. Targetnya 54 di tahun ini," ujar Ibnu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika