REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES -- Pemerintah Argentina berencana merelaksasi sejumlah pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan kesenjangan.

Menteri Keuangan Argentina Nicolas Dujovne mengatakan, Pemerintah Argentina akan memangkas pajak pendapatan korporasi dari 35 persen menjadi 25 persen, pajak jaminan sosial pekerja, dan pajak transaksi perbankan. Mereka juga akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menarik pajak barang.

Presiden Argentina Muricio Macri akan mengusulkan hal ini kepada Kongres dalam dua pekan ke depan dan berharap Kongkres akan mengabulkan. ''Kami akan menerapkan sistem pajak normal seperti yang negara lain punya,'' kata Dujovne seperti dikutip Fox Business, Selasa (31/10).

Argentina sendiri berada di peringkat bawah di antara 137 negara yang dinilai daya saing perpajakannya oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF). Dojuvne mengatakan, pemerintahan Presiden Macri berencana untuk mengurangi sejumlah pajak inti agar sektor privat lebih kompetitif. ''Kami punya masalah dan itu harus dideteksi,'' kata dia.

Pengumuman relaksasi pajak ini mengemuka setelah menuai dukungan warga di masa pemilihan umum Kongres. Ada 40 kebijakan yang Macri akan jalankan di tahun depan.

Pemerintah Argentina juga akan menarik pajak dari sejumlah transaksi keuangan. Dojuvne mengakui, Argentina saat ini merupakan negara tunggal di Amerika Latin yang tidak punya pajak macam itu dan berharap hal itu tak banyak memengaruhi pasar modal. Perubahan sistem ini juga akan berlaku perlahan.

Pajak ponsel sebesar 17 persen, pajak televisi dan mobil mewah sebesar 10 persen juga akan dihapus. Di sisi lain, pajak ganda akan dikenakan pada jet-jet pribadi, motor, dan kapal-kapal mewah. Pun pengenaan pajak atas minuman beralkohol, soda, serta pajak ganda untuk bir.

Dojuvne mengatakan, saat ini pemerintah Argentina punya dia tujuan utama yakni memangkas belanja dan menekan defisit. Menurunkan pajak secara gradual jadi salah satu cara yang ditempuh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika