REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Masih minimnya koneksi pelajar sekolah di Sumatra Barat dengan perbankan mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan untuk lebih agresif dalam 'jemput bola'. Catatan OJK, baru 714 sekolah dari 6.352 sekolah di Sumbar yang menjalin kerja sama dengan perbankan untuk menjadi peserta SimPel (Simpanan Pelajar). Selain itu, baru 33.269 siswa dari 1 juta lebih siswa di Sumbar yang sudah menjadi nasabah SimPel. Artinya, baru sekitar 3 persen siswa di Sumbar yang memiliki rekening bank melalui SimPel.
Kepala Perwakilan OJK Sumatra Barat Darwisman menjelaskan, pihaknya akan mendorong perbankan di Sumatra Barat untuk menyusun langkah lanjutan dalam memperdalam penetrasi inklusi keuangan bagi siswa SD-SMA di daerah. Salah satunya dengan menambah jaringan sekolah dalam program SimPel.
Ia menilai, masih banyaknya siswa yang belum memiliki rekening SimPel menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha jasa keuangan. Sebetulnya Gubernur Sumbar telah menerbitkan Surat Edaran (SE) bagi sekolah-sekolah untuk menjadikan Hari Rabu pekan pertama setiap bulannya sebagai 'Hari Menabung'. Jurus ini, lanjutnya, bila diaplikasikan dengan rutin bakal menyumbang pertumbuhan dana pihak ketiga bagi perbankan.
Darwisman mengambil contoh, bila seluruh 1 juta siswa di Sumatera Barat ditambah dengan guru sebanyak kurang lebih 103.497 orang rutin menjalankan 'Hari Menabung', maka nilai dana yang ditabung cukup besar. Anggap saja setiap orang menyisihkan Rp 10 ribu, maka dalam satu bulan dana yang dapat dihimpun sebesar Rp 11,78 miliar. Dalam setahun, dana yang dapat dikumpulkan sebanyak Rp 141,43 miliar.
"Tentu jumlah sebesar ini akan membawa dampak yang luas kepada masyarakat. Dana ini yang akan diputar untuk menyalurkan kredit bagi masyarakat," jelas Darwisman ditemui usai puncak acara Bulan Inklusi Keuangan di Padang, Sabtu (28/10).
Usaha untuk memperdalam jangkauan sistem perbankan kepada masyarakat bukan tanpa dasar hukum. Presiden Jokowi sempat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Beleid tersebut menjabarkan target pemerintah terkait aksesibilitas sistem keuangan. Targetnya, pada 2019 mendatang sudah ada 75 persen penduduk dewasa di Indonesia yang tersentuh layanan lembaga keuangan.
Perjalanan menuju target nasional tersebut butuh usaha keras, dengan sisa waktu tinggal dua tahun. Catatan OJK, indeks inklusi keuangan Indonesia per akhir 2016 baru 69 persen. Darwisman menilai, raihan hingga Oktober 2017 diperkirakan telah menyentuh 71 persen. Artinya masih butuh tambahan 4 persen lagi untuk mencapai target 75 persen penduduk dewasa Indonesia terakses layanan bank pada 2019 mendatang.
"Nah ini saya pikir ini salah satu upaya yang dilakukan OJK untuk sukseskan gerakan inklusi keuangan. Seperti lomba sekarang kami libatkan 1.500 siswa," ujar Darwisman.
'Bulan Inklusi Keuangan' yang diselenggarakan setiap bulan Oktober menjadi salah satu bentuk usaha OJK untuk meningkatkan kepemilikan rekening bank oleh masyarakat. Selain di kota-kota besar, OJK juga berencana menggelar sosialisasi literasi keuangan di daerah pelosok yang selama ini belum terakses layanan perbankan.
"Kita juga perlu penetrasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan hingga pelosok daerah. Ini mudah-mudahan, Sumbar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
