REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Penetrasi gerakan inklusi dan literasi keuangan di Sumatra Barat menyasar generasi muda, khususnya siswa SD hingga SMA. Hingga saat ini, kampanye untuk meningkatkan pemahaman terkait sistem perbankan, sadar menabung, dan literasi keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar dengan mengajak 18 pelaku industri jasa keuangan. Pada Sabtu (28/10) misalnya, OJK Sumbar melibatkan 1.500 siswa SMP dan SMA dalam permainan beregu tentang pengetahuan umum perbankan.

Anak muda sengaja dijadikan target sasaran gerakan inklusi keuangan, lantaran populasi usia produktif bakal merajai struktur kependudukan Indonesia mulai 2020 mendatang. Artinya, dibutuhkan pemahaman keuangan yang lebih baik agar kayuhan roda pertumbuhan ekonomi bisa melaju lebih kencang nantinya.

Salah satu terobosan yang dilakukan OJK sejak 2015 lalu yakni program tabungan simpanan pelajar (Simpel). Pemerintah Provinsi Sumatra Barat juga menyusun regulasi untuk mendorong siswa sekolah mulai menabung di bank. Hasilnya, dalam dua tahun belakangan telah diterbitkan 33 rekening baru oleh para siswa dari 714 sekolah, dari SD hingga SMA.

Bila dilihat porsinya, jumlah siswa yang telah memilih rekening bank baru 3,09 persen siswa, dari 1 juta lebih siswa di Sumbar. Sementara untuk sekolahnya, baru 11 persen sekolah yang terakses oleh sistem perbankan, dari 6 ribu-an sekolah di Sumatra Barat.

"Nah ini potensinya masih besar untuk terus digenjot. OJK bersama Pemprov akan terus mencoba memperluas jangkauan perbankan kepada para siswa sekolah di Sumbar," jelas Kepala Perwakilan OJK Sumbar Darwisman, ditemui dalam puncak acara Gerakan Inklusi Keuangan di Padang, Sabtu (28/10).

Usaha untuk memperdalam jangkauan sistem perbankan kepada masyarakat bukan tanpa dasar hukum. Presiden Jokowi sempat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Beleid tersebut menjabarkan target pemerintah terkait aksesibilitas sistem keuangan. Targetnya, pada 2019 mendatang sudah ada 75 persen penduduk dewasa di Indonesia yang tersentuh layanan lembaga keuangan.

Perjalanan menuju target nasional tersebut butuh usaha keras, dengan sisa waktu tinggal dua tahun. Catatan OJK, indeks inklusi keuangan Indonesia per akhir 2016 baru 69 persen. Darwisman menilai, raihan hingga Oktober 2017 diperkirakan telah menyentuh 71 persen. Artinya masih butuh tambahan 4 persen lagi untuk mencapai target 75 persen penduduk dewasa Indonesia terakses layanan bank pada 2019 mendatang.

"Nah ini saya pikir ini salah satu upaya yang dilakukan OJK untuk sukseskan gerakan inklusi keuangan. Seperti lomba sekarang kami libatkan 1.500 siswa," ujar Darwisman.

'Bulan Inklusi Keuangan' yang diselenggarakan setiap bulan Oktober menjadi salah satu bentuk usaha OJK untuk meningkatkan kepemilikan rekening bank oleh masyarakat. Selain di kota-kota besar, OJK juga berencana menggelar sosialisasi literasi keuangan di daerah pelosok yang selama ini belum terakses layanan perbankan.

"Kita juga perlu penetrasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan hingga pelosok daerah. Ini mudah-mudahan, Sumbar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika