Rabu 25 Oct 2017 14:54 WIB

AS Tetapkan Bea Masuk Antidumping pada Biodesel Indonesia

Rep: fergi nadira b/ Red: Budi Raharjo
Pekerja melakukan bongkar muat minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.  (ilustrasi) (Republika/Prayogi)
Foto: Prayogi/Republika
Pekerja melakukan bongkar muat minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (ilustrasi) (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON -- Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan kewajiban antidumping atau pengenaan bea masuk terhadap impor biodesel dari Argentina dan Indonesia. Penetapan ditentukan setelah melihat produk yang digunakan sebagai bahan bakar motor ini (biodesel) dijual dengan harga di bawah nilai pasaran di Amerika Serikat.

Departemen Perdagangan AS juga mengumumkan pada Senin (23/10) kewajiban bea antidumping berkisar antara 54,36 persen sampai 70,05 persen pada biodesel Argentina. Sedangkan biodesel Indonesia dengan produknya minyak kelapa sawit (CPO) senilai 50,71 persen.

Sekretaris Perdagangan AS, Wilbur Ross, mengatakan pemerintah Argentina meminta perundingan untuk menyepakati kesepakatan tersebut yang mungkin bisa ditangguhkan. Kementerian Luar Negeri Argentina juga melakukan perhitungan di awal tahun sebanyak 64,17 persen telah diterapkan di Agustus. Hal tersebut membuat impor minyak biodesel dari Argentina ke AS menjadi tidak memungkinkan.

"Kemungkinan penerapan bea tambahan tidak memiliki efek praktis dalam pasar nyata seperti ini. Kami akan melakukan investigasi mengenai biaya antidumping dan subsidi," ujar Kementrian Luar Negeri Argentina.

Sementara Pejabat Kementerian di Indonesia, Oke Nurwan, akan menentang prosedur kewajiban bea kelapa sawit yang diekspor Indonesia ke Amerika. "Kala itu Departemen Perdagangan AS, mengenakan biaya kewajiban ekspor 28,1 persen. Kita akan menyerahkan rincian perhitungannya sendiri ke AS. Kita juga berusaha menentang pernyataan dumping AS," ujar Nurwan di Jakarta.

Solusi negosiasi

Pemerintahan Donald Trump telah menjadikan prioritas utama dalam penegakan hukum perdagangan. Sejak Trump menjabat, Departemen Perdagangan AS mengatakan pihaknya memulai 73 penyelidikan antidumping dan countervailing. Keduanya dinaikkan menjadi 52 persen dari tahun sebelumnya.

Produsen biodesel AS mengajukan petisi kepada pemerintah mengenai impor luar negeri yang masuk ke AS berada di bawah nilai pasar dan membuat rugi produsen domestik. Dewan biodesel Nasional seperti Archer Daniels Midland Co memuji tindakan ini.

Ia akan mengikuti dan mendukung petisi untuk mengatasi banjir impor yang disubsidi dan dibuang dari Argentina dan Indonesia yang juga menyebabkan kerugian dan tekanan harga untuk produsen dalam negeri. "Petisi ini meyakinkan keputusan Departemen Perdagangan untuk meninjau data dan fakta yang ada dengan nilai nominal," ujar Chief Operating Dewan Biodesel Nasional, Doug Whitehead.

Kepala Departemen Perdagangan, Ross mengatakan pihak AS berharap solusi yang bisa dinegosiasikan dapat ditemukan. Departemen dijadwalkan membuat keputusan akhir antidumping pada 3 Januari mendatang.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah Argentina atas pendekatan proaktif mereka untuk memecahkan masalah ini, dan kami tetap optimistis solusi yang dapat dinegosiasikan dapat dicapai baik dengan Argentina maupun dengan Indonesia," kata Ross.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement