REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang digelontorkan pemerintah pada 2017-2018 ini berpotensi membuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi bengkak. Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Maxensius memprediski besaran subsidi yang dialokasikan oleh negara akan bertambah.

Penambahan besaran subsidi ini mengakibatkan porsi APBN 2018 menjadi tidak sehat. Belum lagi dengan perkiraan atas konsumsi LPG yang akan meningkat pada 2018 nanti dan juga kenaikan harga LPG.

"Jumlah pengguna LPG terus meningkat pada 2016. Bisa mencapai enam juta kiloliter," ujar Maxensius di Balai Kartini, Selasa (24/10).

Di sisi lain, menurut Maxensius Indonesia juga masih begantung pada impor LPG ini. Minimnya produksi dalam negeri memaksa pemerintah harus mengimpor LPG. Sedangkan dalam beberapa tahun mendatang, pemerintah juga perlu mengantisipasi adanya kenaikan harga LPG di pasar dunia.

"Enam puluh lima persen total konsumsi LPG kita masih impor. Kalau harga dunia naik maka hal ini akan berpengaruh pada kondisi pasokan dalam negeri," ujar Maxensius.

Saat ini tercatat Indonesia mengimpor LPG sebesar 4,3 juta meterton. Sedangkan produksi dalam negeri hanya mencapai 2,27 juta meterton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika