REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperkuat koordinasi demi memastikan kesiapan teknik, bisnis, kampanye, serta edukasi secara masif. Hal itu karena, penerapan pembayaran tol secara nontunai menggunakan uang elektronik di seluruh ruas jalan tol akan segera diberlakukan pada 31 Oktober mendatang. 

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyatakan, persiapan penerapan transaksi nontunai di jalan tol ini sudah dilakukan sejak Mei 2017 lalu. "Proses elektronifikasi kita sudah dimulai sejak MoU (Memorandum of Understanding) ditandatangani pada Mei. Bahkan dari sebelumnya sudah mulai persiapan dan diskusi untuk diwujudkan di akhir Oktober," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Senin, (23/10).

Ia menyebutkan, persiapan meliputi pergantian alat maupun pembaruan infrastruktur. Di antaranya penerapan gardu tidak terima tunai yang kini sudah mencapai 70 persen dan pemasangan aplikasi uang elektronik dalam satu reader (SAM Multiapplet) yang telah terlaksana 93 persen di seluruh ruas tol. 

"Penerapan gardu tidak terima tunai akan terus bertambah secara bertahap. Ini waktu kritis, kita ada waktu seminggu lagi sampai akhir Oktober. Seminggu ini kita optimalkan lagi kekurangannya apa," tegas Herry. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, beberapa langkah yang tengah digenjot sekarang yaitu percepatan pemasangan SAM Multiapplet, menjaga kewajaran harga kerja sama intergrasi uang elektronik, implementasi SOP pemrosesan transaksi antara BUJT dan perbankan, serta penerapan monitoring tools. Pemenuhan uang elektronik melalui program kartu perdana dengan harga khusus juga terus dilakukan. 

Selain itu, kata dia, ada beberapa penambahan lokasi layanan top up di sekitar gerbang dan rest area jalan tol maupun pada jaringan toko ritel. "Edukasi dan kampanye terus ditingkatkan oleh BI, BPJT, BUJT, juga perbankan," tambah Herry. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika