REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir. Ia menjelaskan, cara yang dilakukan adalah dengan memangkas anggaran subsidi untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan peningkatan sumber daya manusia.

"Jadi dengan mengorbankan subsidi, kita genjot infrastruktur dan bangun sistem pengeluaran untuk bantuan sosial (bansos)," kata Darmin, Selasa (17/10).

Darmin menjelaskan, Indonesia adalah negara kepulauan yang membutuhkan pemerataan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun infrastruktur hingga ke daerah-daerah terpencil.

Berdarkan Perpres nomor 58 tahun 2017, terdapat 245 proyek dan dua program yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek itu meliputi berbagai sektor seperti jalan, kereta, pelabuhan, dan bandara. Estimasi total nilai investasi dari proyek tersebut mencapai Rp 4197 triliun. Hal itu, kata Darmin, adalah bagian dari infrastruktur fisik.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan infrastruktur industri dengan menetapkan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta total 28 lokasi Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). "Infrastruktur fisik dan industri menyebar ke seluruh daerah secara paralel dan akan mendorong perbaikan penyebaran kegiatan ekonomi," kata Darmin.

Menurut Darmin, sudah lama tidak dilakukan pembangunan yanh berarti di bidang infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah pun berfokus untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur.

Darmin mengaku, proyek-proyek tersebut masih dalam proses pengerjaan. Sehingga, ujarnya, saat ini, hasil dari pembangunan itu belum seluruhnya bisa dirasakan masyarakat. "Tapi kita yakin hasilnya akan terasa setelah lima tahun (pemerintahan Jokowi-JK)," ujar Darmin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika