REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik, Danang Giridrawardana mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hendaknya bersinergi dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Saran ini disampaikan Apindo terkait dengan rencana pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan menyerahkan pengelolaan sejumlah pelabuhan dan bandara kepada pihak swasta.
"Perlu diperhatikan tipe-tipe BUMN yang tidak bisa dengan mudah dijual," ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (12/10).
Menurut Danang, pelabuhan dan bandara memiliki tujuan memberikan pelayanan publik untuk kepentingan strategis bangsa, tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya pengelolaannya ke swasta. Pemerintah bisa mimilah mana yang baik untuk dijadikan profit bagi pemasukan negara.
Hal tersebut mengingat penyerahan BUMN yang bergerak di bidang baja kepada pihak swasta yang membuat tanah air kehilangan daya saing dalam memproduksi baja. Akan sama jika pengelolaan bandara dan pelabuhan diserahkan penuh kepada pihak swasta.
"Targetnya kan kekurangan anggaran, daripada menjual, lebih baik joint operation," ujar Danang.
Menurutnya, lebih jitu memakai cara bekerja sama dengan pihak swasta dengan menjual sebagian saham dari BUMN, sehingga pihak swasta juga mempunyai hak untuk ikut mengelola. Negara pun masih mendapat keuntungan dari kerja sama tersebut.
Oleh sebab itu menurut Danang hendaknya BUMN tidak sepenuhnya menjual pengelolaan sistemnya kepada swasta. Hal lain yang perlu diperhatikan, sambung dia, adalah pengelolaan BUMN itu sendiri.
Menurutnya, 80 persen kondisi BUMN saat ini tidak menunjukkan kinerja yang baik, 25 persen "sakit" dan selalu merugi. "Pengelolaan-pengelolaan BUMN yang selalu dianggap 'sapi perah' ini menjadi masalah besar karena penempatan jajaran direksi, komisaris yang lebih banyak imbal politik dari jasa-jasa mereka terdahulu," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
