REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, penurunan daya beli merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, kata dia, isu melemahnya daya beli bukan lah isu politik. "Ini bukan isu politik, ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat," ujar dia saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/10).

Oleh karena itu, Politikus Partai Gerindra tersebut melihat kekeliruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat fenomena pelemahan daya beli dari masa reses atau serapan aspirasi. Fadli mengatakan, bisa langsung ditanyakan pada masyarakat tentang keadaan ekonomi pada umumnya.

"Mereka merasa kesulitan (biaya) hidup itu semakin besar, semakin banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan, kemudian mereka merasakan harga-harga membumbung tinggi," kata dia.

Fadli menegaskan, dengan fenomena melemahnya daya beli tersebut, pemerintah jangan seolah-olah 'lempar batu sembunyi tangan'. Isu ekonomi tersebut, kata Fadli, jelas merupakan implikasi dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Sementara itu, lanjut dia, dana atau biaya yang ada dikonsentrasikan untuk kegiatan infrastruktur yang belum tentu mempunyai dampak ekonomi pada masyarakat secara langsung. Bahkan, kata Fadli, penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur pun tidak terjadi.

Fadli tak menyalahkan kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Hal tersebut bisa saja dilakukan, akan tetapi tidak dengan cara berutang triliunan rupiah. "Kalau uangnya dari utang, dan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk infrastruktur dan memaksakan diri, sementara daya beli masyarakat lemah, saya kira akan mengganggu ekonomi," ujar dia mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika