REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Abdul Halim menilai Pemerintah, dalam hal ini KKP perlu memperbaiki kinerja bidang penggaraman. Hal ini mengingat adanya penurunan drastis produksi garam lokal.
Halim menjelaskan produksi garam pada 2016 hanya sebesar 118.056 ton atau setara 3,7 persen dari 3,2 juta ton yang menjadi target pemerintah pada 2016. Ia menilai KKP perlu mengedepankan program peningkatan kesejahteraan petambak garam dan mengedepankan swasembada garam.
"Agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah mesti memperbaiki kinerjanya di bidang pergaraman dan lebih mengedepankan semangat gotong-royong demi tercapainya target swasembada dan meningkatnya kesejahteraan 3 juta petambak garam di Indonesia," kata Abdul Halim melalui keterangan tertulisnya, Selasa (8/8).
Wakil Rektor bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menjelaskan bahwa selama beberapa tahun ini kapasitas produksi garam nasional tidak menunjukan performa yang baik. Menurutnya itu merupakan suatu indikasi bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus mampu melakukan pembinaan terhadap petani garam untuk mengangkat hasil produksi garam lokal.
Dari situ aja sebetulnya sudah merupakan indikasi, mestinya dilakukan pembinaan petani garam ya oleh kementerian yang langsung terkait ya kementeriannya Bu Susi, karena turunannya ada disitu," kata Hermanto.
Hermanto menjelaskan pemerintah sebetulnya punya program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), untuk mendongkrak produktivitas petani untuk menghasilkan garam, namun sayangnya program ini belum memberikan hasil yang memuaskan.
"ini tapi nggak jalan, realisasi bantuan tidak pernah mencapai 100 persen, target produksi garam dari PUGAR hanya 51,4 persen dari target. Jadi programnya sudah ada tapi tidak serius diawasi pemerintah," ujar Hermanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
