SABANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh meyakini ekonomi Provinsi Aceh tumbuh di kisaran 4,6 hingga 5,1 persen pada 2026. Pertumbuhan tersebut dinilai kembali normal seperti sebelum bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025.
“Jadi, (proyeksi) sekitar 5 persen. Perkiraan kami (angka pertumbuhan) sudah kembali pada level normal seperti sebelum terjadi bencana,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini dalam forum diskusi kelompok bersama media di Kota Sabang, Aceh. Langkah pemulihan ekonomi terus digenjot oleh berbagai pihak terkait.
Agus menilai optimisme tersebut didukung oleh percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah terdampak bencana. Pemerintah daerah bersama instansi terkait bekerja keras memulihkan infrastruktur yang rusak.
Selain itu, investasi swasta juga diperkirakan menopang pertumbuhan ekonomi Aceh secara berkelanjutan. Meskipun diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan, investasi di Aceh dinilai masih tergolong tinggi.
Bank Indonesia juga meyakini program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, turut mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Program tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Aceh pada triwulan III 2026 tumbuh sebesar 4,13 persen secara tahunan. Capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah proses pemulihan pascabencana.
Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Aceh antara lain berasal dari sektor konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pembentukan modal tetap bruto, konsumsi pemerintah, serta konsumsi rumah tangga.
Sebagai gambaran, ekonomi Aceh mengalami kontraksi sebesar 1,61 persen secara tahunan pada triwulan IV 2025. Penurunan tersebut terjadi setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di provinsi ini.
Agus menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor pada akhir 2025 menyebabkan sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah tutup serta petani kehilangan pekerjaan. Kondisi ini sempat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh.
Namun, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dinilai mampu menahan peningkatan pengangguran secara drastis. Pemerintah pusat dan daerah terus mengawal proses pemulihan ekonomi masyarakat secara komprehensif.
Melalui kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lahan pertanian, Agus mengatakan sebagian petani mulai kembali bekerja dan memperoleh pendapatan. Meskipun demikian, masih ada sebagian warga yang bekerja secara serabutan demi memenuhi kebutuhan hidup.
Sementara itu, dari sisi inflasi, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Aceh tetap terkendali hingga akhir 2026. Angka inflasi diproyeksikan berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen atau pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen.
“Kami masih optimistis walaupun inflasi secara tahunan tinggi, tetapi di akhir tahun Insyaallah kita akan masuk ke rentang target inflasi yang ditetapkan,” ujar Agus. Kebijakan pengendalian harga pangan menjadi fokus utama Tim Pengendalian Inflasi Daerah.