REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ketiga Indonesia BJ Habibie mendukung peresmian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Istana Negara, Jakarta, hari ini, Kamis, (27/7). Komite tersebut untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
"Komite itu ketuanya langsung dijabat oleh Presiden. Insyaallah akan menjadi katalisator untuk membantu pertumbuhan pembangunan Indonesia berlangsung secara konsisten dan terus-menerus," ujarnya dalam pembukaan Silahturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Ahli Ekonomi Islam, di Jakarta, Kamis (27/7).
Ia menegaskan, yang terpenting, terjadi pemerataan sesuai ajaran Islam dan budaya masing-masing masyarakat. Pasalnya meski sebagian besar agamanya sama, tetapi masyarakat dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya berbeda.
Habibie mengatakan, dalam pembangunan, keuangan memang menentukan. Hanya saja baginya, bila masalah keuangan diselesaikan, belum tentu pembangunan terjadi sebab tergantung pada pelaksanaan pembangunan.
"Pembangunan yang hanya dinikmati oleh segelintir manusia, dia punya porsi yang banyak. Maka ada yang diatur oleh Undang-Undang dan ada yang diatur oleh agama," ujarnya. Menurutnya, sulit melaksanakan pembangunan sekaligus melalui pembangunan tersebut.
Habibie menambahkan, saat ini dibandingkan dengan negara tetangga, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia masih kecil. Maka, ia mengimbau agar pemerintah tidak berhenti meningkatkan keuangan syariah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
