REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan bisa melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga sebelum melakukan survei. Ini dilakukan agar ada sinkronisasi hasil survei dengan kinerja dari Kementerian dan Lembaga (K/L).

Presiden Joko Widodo mengatakan, adanya ketidaksinkronan antara BPS dan K/L‎ berdampak pada hasil survei. Seperti survei kemiskinan yang baru dirilis BPS, survei tersebut dilakukan sebelum K/L melakukan program yang bisa memperkecil angka kemiskinan.

"Ini sebetulnya tahapan-tahapan untuk menuju ke situ (mengentaskan kemiskinan) sudah baik. Sudah baik. Tetapi, pada saat survei oleh BPS, ini BPS juga saya harapkan kalau melakukan sesuatu berkaitan dengan survei, itu semua kementerian harus ngerti," kata Joko Widodo dalam rapat paripurna RAPBN 2018 di Istana Negara, Senin (24/7).

Jokowi meminta agara Kementerian Koorindator bisa mengkoordinasikan hal-hal seperti ini. Sebab persoalan hanya dalam aspek koordinasi dan komunikasi semata.

"Sehingga jangan sampai pas pembagian rastranya terlambat, pas itu dilakukan survei. Masalah Itu saja sebetulnya, bukan masalah lain-lain yang fundamental," papar Jokowi.

‎Menurut Jokowi, jika survei yang dilakukan BPS sinkron, maka data kemiskinan yang disurvei pasti akan memperlihatkan angkan penurunan. Hanya saja karena ada keterlambatan beras sejahtera (rastra) yang sampai ke rumah tangga sasaran, dan BPS sudah melakukan survei sebelum rastra dibagi maka hasilnya kurang sesuai.

‎Sebelumnya BPS menyebut bahwa angka kemiskinan selama enam bulan di tahun 2017 meningkat 3,45 ersen atau 5,67 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Kebutuhan pokok seperti makanan berkontribusi besar atas peningkatan angka kemiskinan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika