Sabtu 01 Nov 2025 13:30 WIB

Jamkrindo Didorong Jadi Motor Penggerak Pemberdayaan UMKM

Pemerintah diharapkan bisa meniru konse di Korea Selatan.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Satria K Yudha
Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto saat media gathering di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (31/10/2025) malam.
Foto: Muhammad Nursyamsi/Republika
Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto saat media gathering di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (31/10/2025) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mendorong pemerintah meningkatkan peran PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai garda terdepan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Toto mengatakan anggota holding BUMN Indonesia Financial Group (IFG) itu merupakan salah satu pelaku utama dalam industri penjaminan yang berkontribusi signifikan terhadap UMKM.

"Ini menjadi suatu catatan penting bagaimana nanti Danantara akan memposisikan perusahaan-perusahaan industri penjaminan terutama Jamkrindo dalam posisi yang lebih tepat," ujar Toto saat media gathering di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (31/10/2025) malam. 

Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Baca Juga

Toto menyampaikan, pengelolaan perusahaan pelat merah kini berada pada dua lembaga, Badan Pengaturan (BP) BUMN sebagai pemegang saham seri A sekaligus pengatur regulasi. Sedangkan, BPI Danantara melalui Danantara Asset Management (DAM) bertindak sebagai holding operasional yang mengelola seluruh BUMN.

"Mudah-mudahan perspektif dari Danantara melihat fungsi dari Jamkrindo ke depan dalam kacamata yang lebih luas. Bukan hanya profit tapi juga punya orientasi membantu UMKM meningkat lebih pesat dan lebih signifikan," ucap pengamat BUMN tersebut. 

Toto mengatakan, peran DAM hanya mengelola BUMN yang berorientasi komersial atau juga BUMN-BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah lewat skema public service obligation. Toto menyebut pemetaan fokus tersebut sangat penting bagi BUMN menyusun rencana strategis ke depan. 

"Nanti Jamkrindo itu diposisikannya sebagai BUMN yang mana? Apakah orientasinya hanya komersial saja atau punya tugas target lain PSO memberikan layanan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor UMKM bisa naik kelas ke atas," lanjut Toto.

Toto berharap pemerintah bisa meniru konsep Korea Selatan (Korsel) membentuk lembaga penjaminan, Korea Credit Guarantee Fund (Kodit) dengan target utama mendorong usaha kecil tumbuh menjadi skala besar, bukan orientasi profit. Dengan skema tersebut, lanjut Toto, Jamkrindo bisa lebih masif dalam memberdayakan UMKM untuk naik kelas. 

"Jadi Jamkrindo tidak hanya sebatas dia bisa men-generate income atau profit yang besar, tapi yang lebih penting bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari sektor UMKM," sambung Toto.

Toto menambahkan Jamkrindo dapat menjadi leader dalam upaya penguatan ekosistem industri penjaminan di Indonesia. Toto mengatakan Jamkrindo bisa bekerja sama dengan berbagai perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

"Jamkrindo dan berbagai Jamkrida bisa bermitra secara strategis dalam membangun sektor UMKM agar memiliki kapasitas yang lebih baik sehingga kontribusi terhadap perekonomian semakin besar," kata Toto.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement