REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menghadapi tantangan berat untuk menekan angka kemiskinan dan mempersempit ketimpangan ekonomi penduduknya. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka ketimpangan ekonomi yang terukur dalam rasio gini sebesar 0,393 per Maret 2017.
Angka ini cenderung stagnan dibanding rasio gini pada September 2016 lalu sebesar -0,394. Jumlah penduduk miskin juga cenderung tak ada perbaikan. Dalam kurun waktu enam bulan, September 2016 hingga Maret 2017 justru ada penambahan tipis jumlah penduduk miskin sebanyak 6.900 orang.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, terdapat tiga kunci untuk menjadi solusi atas ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Ketiga solusi tersebut tertuang dalam satu skema besar, yakni penurunan ketimpangan kesempatan.
Ketiga solusi yang ditawarkan, kata Suhariyanto, pertama adalah penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kualitas yang ia maksud adalah pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Kedua, ujarnya, adalah pembangunan infrastruktur yang bisa memperlancar arus barang. Sedangkan kunci ketiga adalah inklusi sosial atau kesempatan yang sama untuk akses terhadap kesehatan dan pendidikan.
"Apakah sudah ditempuh? Kita tahu pemerintah saat ini fokusnya ke pemerataan," kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (17/7).
Suhariyanto menilai bahwa langkah pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan sebetulnya sudah tepat, termasuk dengan perluasan akses Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta pengembangan pendidikan vokasi. "Jalurnya sudah betul, namun harus diakui beberapa tahun belakangan penurunan kemiskinan itu lambat karena sudah dekati 10 persen (hardcore poverty)," ujar Suhariyanto.
Ia mengakui, sulit bagi pemerintah untuk bisa menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen. Apalagi Indonesia memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda termasuk disparitas angka kemiskinan dan ketimpangan antarprovinsi. "(Pemerataan) Mau dihantam rata ke seluruh provinsi atau ke Indonesia Timur dulu yang persentasenya cukup tinggi?" katanya.
Suhariyanto juga mengingatkan pemerintah untuk fokus pada karateristik kemiskinan yang di daerah dan perdesaan. Salah satunya, fakta bahwa 51 persen penduduk perdesaan bekerja di sektor pertanian. Artinya, kata dia, salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan langsung pada sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan petani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika