Senin 03 Jul 2017 17:16 WIB

Sri Mulyani: Pemerintah Berkomitmen Kurangi Utang

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (9/6).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (9/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintahan saat ini berkomitmen untuk menekan angka utang yang angkanya terus membengkak. Pemerintah mencatat, nilai utang Indonesia pada Mei 2017 sebesar Rp 3.672,33 triliun. Angka ini naik Rp 4,92 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.667,41 triliun.

Sri menjelaskan, pengurangan utang dilakukan dengan cara menaikkan penerimaan pajak yang dalam beberapa tahun terakhir meleset dari target. Hal itu termasuk juga dengan mencanangkan reformasi perpajakan yang memperbaiki kualitas internal otoritas pajak.

"Kami terus jaga secara hati-hati. Kalau ingin kurangi utang maka penerimaan pajak harus dinaikkan. Itu kami lakukan dengan reform perpajakan," kata Sri di kantornya, Jakarta, Senin (3/7).

Sri mengungkapkan, pemerintah juga terus memantau potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang bisa menyumbang kenaikan penerimaan bagi negara. Bila dari sisi penerimaan digenjot, Sri juga mengatakan bahwa pemerintah lebih berhati-hati lagi dalam melakukan spending atau belanja. Kehati-hatian yang dimaksud adalah memastikan efisiensi belanja pemerintah dan mengatur kembali skala prioritas agar mengalir ke sektor produktif.

Sri menyebutkan bahwa jenis-jenis belanja 'kritis' yang mau tak mau terus diupayakan pemerintah adalah belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja yang kaitannya untuk bantuan sosial. "Itu semua tidak bisa ditunda. Jadi sedapat mungkin penerimaan pajak kita dapat memenuhi kebutuhan dasar itu, kalaupun berutang sedapat mungkin untuk belanja modal dan menghasilkan produktivitas dan tingkat pengembalian bisa terbayarkan kembali," katanya.

Selain itu, Sri menyebutkan bahwa pemerintah menjaga eksposur utang secara nasional, di mana porsinya tidak melebihi 30 persen dibanding Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran juga dijaga untuk tidak melampaui tiga persen dari PDB. Dengan batasan-batasan yang ada, Sri meyakinkan bahwa pemerintah sudah berjalan di arah yang tepat. bahkan, dibandingkan dengan negara lain, performa penjagaan utang Indonesia masih lebih baik.

"Seperti India, defisit kita jauh lebih kecil, apalagi dengan (negara) emerging lain seperti Brasil, Meksiko, Argentina kita termasuk yang masih relatif hati-hati," ujar Sri.

Sri menambahkan, pemerintah akan terus mengelola utang secara hati-hati dan memberikan transparansi kepada masyarakat agar teredukasi terkait isu utang ini. "Agar masyarakat melihat kenapa kita berutang, dan untuk apa kita berutang, lalu bagaimana mengelolanya," ujar Sri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement