Kamis 15 Jun 2017 21:19 WIB

Kepastian Pendanaan Proyek LRT Ditarget September 2017

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Dwi Murdaningsih
Kendaraan melintas di sekitar proyek kereta ringan atau LRT rute Kelapa Gading- Rawangun yang sudah memulai pemasangan beton box girder, Jakarta, Selasa (30/5).
Foto: Republika/Prayogi
Kendaraan melintas di sekitar proyek kereta ringan atau LRT rute Kelapa Gading- Rawangun yang sudah memulai pemasangan beton box girder, Jakarta, Selasa (30/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesepekatan untuk pemenuhan pendanaan (financial close) proyek kereta ringan atau LRT (light rail transit) Jabodebek ditargetkan untuk tercapai September atau Oktober tahun 2017 ini. Direktur Keuangan dan Legal PT Adhi Karya Haris Gunawan menyebutkan, hingga saat ini pendanaan yang berasal dari penerbitan saham baru (right issue) tahun 2016 lalu sebesar Rp 2,7 triliun sudah habis terpakai untuk pembangunan LRT.

Rinciannya, Rp 1,4 triliun terpakai untuk pembangunan LRT dan Rp 1,3 triliun untuk pengembangan Transit Oriented Development (TOD). Adhi Karya mengungkapkan, progres pembangunan LRT Jabodebek saat ini sudah menyentuh 15 persen.

Ditargetkan, Juni mendatang progres pembangunan LRT sudah mencapai 45 persen. Tak hanya itu, Haris melanjutkan, kontraktor sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kepastian pendanaan yang masih seret.

Ia mengaku, pemerintah dan Adhi Karya menargetkan kesepakatan pendanaan atau financial closing akan mencakup pendanaan yang nantinya akan bersumber dari PT KAI dan sindikasi perbankan. Sementara proses pembayaran proyek untuk Adhi Karya akan dimulai pada Desember 2017 mendatang.

PT KAI sendiri telah mendapatkan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun dan rencananya akan ditambah lagi sebesar Rp 5,6 triliun yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Sisanya, penjaminan dari sindikasi akan didapat dua hingga tiga kali lipat dari modal awal yang diperoleh PT KAI. Artinya, pembiayaan dari sindikasi sebesar Rp 14 triliun hingga Rp 21 triliun.

"Skema pembayaran sedang dimatangkan antara Kemenhub, PT KAI, tadi siang juga baru saja rapat dengan Kemenkeu. Kami sedang pembiacaraan pokoknya target financial close bulan September-Oktober," jelas Haris dalam Media Gathering di Hotel Grandhika Jakarta, Kamis (15/6).

Financial close yang dimaksud, lanjut Haris, mencakup keputusan pendanaan dari sindikasi yang terdiri dari bank-bank milik pemerintah dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pembayaran yang ada, lanjutnya, termasuk dalam bentuk skema progress payment atau monthly payment.

PT Adhi Karya sendiri, lanjutnya, akan berperan sebagai investor dengan menggelontorkan duit perusahaan sebesar Rp 1,4 triliun dalam bentuk pembangun depo kereta. "Depo nanti kami bangun dan kami sewakan KAI. KAI-nya dapat penjaminan pemerintah," katanya.

Sementara pembangunan Transit Oriented Development (TOD) sepanjang jalur LRT akan dikembangkan oleh anak usaha Adhi Karya yakni PT Adhi Persada Gedung (APG). APG nantinya akan membangun hunian dan fasilitas di sekitar perhentian kereta termasuk dengan membangun fasilitas hiburan, apartemen, dan hotel. Lokasinya sendiri akan tersebar di Bekasi Timur hingga Cikoko, Jakarta Selatan.

"Yang pasti di Bekasi timur itu tanah kita punya berapa hektare 40 hektarean lah. Kalau mau tahu lagi ada di Cikoko," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement