REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, menargetkan pendanaan sejumlah proyek infrastruktur sekitar Rp1 triliun dari unit usaha syariah (UUS).
Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini mengatakan, saat ini pihaknya telah menyusun pipeline ini sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai oleh UUS. "Target pendanaan dari UUS Syariah ini sekitar Rp 500 miliar hingga Rp1 triliun," ujarnya di Kantor PT SMI, Rabu (7/6) malam.
Sementara itu PT SMI menargetkan penyaluran pembiayaan sekitar Rp 67 triliun di akhir 2017, sedangkan realisasinya sekitar Rp 52 triliun sepanjang Januari-Mei ini. Emma mengatakan, adanya UUS ini diharapkan dapat mendorong kinerja perseroan dari aspek permodalan.
Apalagi sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar, potensi Indonesia sangat besar dalam keuangan syariah. Di sisi lain, kebutuhan anggaran infrastruktur sangat besar, sehingga diperlukan dana-dana syariah bertenor jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur.
Untuk itu SMI berusaha membidik dana-dana syariah jangka panjang seperti dana haji, asuransi syariah dan pasar modal syariah untuk masuk ke pembiayaan infrastruktur. Pada tahun ini, terdapat tiga sektor yang telah disusun SMI untuk pembiayaan UUS.
Proyek pertama, pembiayaan untuk pembangunan jalan tol senilai Rp 500 miliar melalui skema murabahah atau jual beli. "Pembiayaan ke tol Rp 500 miliar, untuk Trans-Jawa. Tahun ini bisa disburse," katanya.
Proyek kedua, UUS SMI berencana melakukan pembiayaan ke sektor kilang BBM senilai 75 juta dolar AS atau sekitar Rp 1 triliun (kurs Rp 13.000). Proyek dengan skema sewa beli atau ijarah muntahia bittamlik (IMBT) ini menyerap dana dari luar negeri.
Kendati begitu, kata Emma, tidak semua proyek di Indonesia membutuhkan dolar AS. Sebab, apabila memperoleh dolar AS, lalu dirupiahkan, maka terjadi currency miss match, sedangkan biaya hedging termasuk mahal. Isu-isu seperti menurutnya harus diperhatikan.
Proyek selanjutnya yakni pembiayaan ke sektor ketenagalistrikan melalui skema musyarakah atau sindikasi senilai Rp 500 miliar. "Kami masih proses, tapi yang paling jelas dan sudah koordinasi di antaranya tiga proyek ini, nilainya sudah lebih dari Rp 1 triliun dan 75 juta dolar AS, berapa yang di-disburse kami sesuaikan progres proyek di lapangan seperti apa," tutur Emma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika