REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. menyerahkan pemanfaatan empat slot transponder satelit BRI atau BRIsat kepada lima kementerian dan lembaga Indonesia. Dengan begitu, diharapkan BRIsat dapat meningkatkan kinerja sekaligus memberi kontribusi lebih besar bagi kepentingan negara.
Lima kementerian serta lembaga tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan slot BRIsat itu pun disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
"Di bawah koordinasi Kemkominfo sebagai regulator di bidang telekomunikasi, kami memberikan empat transponder. Terdiri dari dua transponder C-band dan dua transponder Ku-band," ujar Suprajarto seusai acara penandatanganan, di Gedung BRI, Jakarta, Rabu, (7/6). Ia menyebutkan, setiap transponder berkekuatan 36 MHz.
Menurutnya, hal tersebut merupakan komitmen perseroan untuk membantu Tanah Air. "Sejak awal BRIsat dibangun, tidak hanya akan dimanfaatkan oleh BRI saja namun BRI juga mengalokasikan empat slot yang dimanfaatkan untuk kepentingan negara," ujar Suprajarto.
BRIsat yang diluncurkan pada 19 Juni ini kini telah beroperasi penuh dan digunakan di lebih dari 8.800 unit kerja BRI. Seluruh unit kerja itu sudah memanfaatkan BRIsat sebagai jaringan komunikasi utama yang terhubung dengan data centre BRI.
Tidak hanya unit kerja konvensional, unit kerja non-konvensional seperti Teras Kapal BRI juga memanfaatkan BRIsat. "Maka diharapkan, dengan transponder ini BRIsat dapat mengoptimalkan kinerja TNI, Polri, BIN, Kemenkeu, serta Badan Kemanan Laut Republik," kata Suprajarto.
Ia menambahkan, bila lembaga negara lainnya ingin memanfaatkan BRIsat hanya dapat menggunakan pelayanannya namun tidak bisa mendapatkan transponder. "Hanya empat lembaga yang dapat, nantinya transporder dikelola oleh BRI dan lembaga bersangkutan masing-masing," ujar Suprajarto.
Menkominfo Rudiantara menjelaskan, di sini Kementerian Komunikasi dan Informasi bertindak sebagai fasilitator. "Jadi kami yang menyeleksi dan merekomendasikan kepada BRI lembaga apa saja yang perlu mendapatkan transponder," ujarnya kepada wartawan, Rabu, (7/6).
Ia mengaku, sebenarnya Kemkominfo juga memerlukan transponder tersebut, namun diprioritaskan ke lembaga yang memerlukan keamanan tinggi. Rencananya, ke depan Kemkominfo pun akan meluncurkan satelit sendiri.
Rudiantara mengungkapkan, biaya satu transponder sekitar Rp 100 miliar. "Maka dalam penyeleksian, kita juga melihat sejauh mana kesiapan dari masing-masing lembaga," ujarnya.
Kebutuhan Indonesia terhadap satelit, kata Rudiantara, cukup besar yakni mencapai 500. Meski begitu hanya setengah atau 250 yang bisa dipenuhi oleh negara. Sementara setengahnya lagi masih menggunakan milik asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
