REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat meminta badan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk lebih aktif lagi dalam menarik investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, selama ini ada saja badan pengelola yang masih 'bermain' dalam menunggu naiknya harga tanah. 

Ia meminta seluruh badan pengelola KEK untuk lebih gesit dalam mengundang investor tanpa menunggu melambungnya harga tanah. "Tetapi kita ingin, kami betul-betul mulai mengharapkan setiap KEK itu memiliki badan pengelola yang memang punya kapasitas untuk mengundang investor. Jangan sampai satu kawasan itu karena badan pengelolanya tidak cukup aktif ya, tidak pernah dikenal oleh investor," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (17/5). 

Darmin menambahkan, pemerintah sendiri terus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidka terpusat di Pulau Jawa saja, seperti yang selama ini terjadi. Salah satu caranya, melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama di luar Jawa, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di wilayah-wilayah tersebut. 

Sampai saat ini pemerintah telah menetapkan 11 KEK, yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelas kawasan tersebut adalah KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe. 

"KEK adalah bagian dari infrastruktur kegiatan ekonomi yang akan mendorong kegiatan investasi agar lebih menyebar ke seluruh Nusantara," ujar Darmin.

Darmin menyebutkan, di antara KEK itu sudah ada yang mulai operasional, meski ada juga yang belum. Menurutnya, ada faktor khusus di daerah yang menarik bagi investor, misalnya keadaan alam. 

"Kita percaya dengan kekhasan dan kekhususan yang dimiliki setiap kawasan dan insentif yang diberikan pemerintah. itu akan cukup menarik minat investasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika