REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanan proyek strategis nasional (PSN) di 22 Provinsi. Monitoring ini penting agar pemerintah mengetahui berapa banyak PSN yang telah usai, berjalan, atau malah tidak jalan sama sekali.

Presiden Joko Widodo menjelaskan,‎ dari 225 proyek dan satu program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Dari total PSN, terdapat 20 proyek (9 persen) yang sudah rampung, 94 proyek (42 persen) dalam tahap kontruksi, 13 proyek (5 persen) dalam tahapan transaksi, dan 83 proyek (37 persen) dalam perencanaan.

"Saya juga mendapatkan laporan bahwa terdapat 7 persen yang diusulkan akan keluar dari PSN dan usulan 55 PSN serta 1 program," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Rabu (3/5).

Jokowi tidak keberatan dengan adanya usulan PSN baru. Namun, dia meminta agar usulan tersebut bukan semata-mata keinginan dari Kementerian dan Lembaga. PSN harus betul-betul diseleksi secara ketat untuk kemudian diajukan ke Pemerintah Pusat. Dengan waktu yang semakin sempit, maka tidak boleh adalagi PSN baru setelah pengajuan ini.

‎Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan agar setiap PSN yang baru bisa memberikan dampak pada pekonomian yang berkualitas, mengurangi ketimpangan wilayan dan pendapatan. Sehingga harus dihitung betul dampak dari PSN terhadap penyerapan tenaga kerja, serta nilai ekonomi di daerah‎.

‎Jokowi juga meminta agar PSN mampu menopang dan mendukung sektor unggulan yang dilakukan pemerintah daerah. PSN harus terintegrasi dengan sektor sektor yang dikembangkan daerah. "Selalu saya tekankan agar PSN bisa memberikan dampak signifikan untuk perekonomian daerah" katanya.

‎Selain itu, pemerintah juga harus mendorong agar pembiayaan infrastruktur ini bisa dibiayai oleh badan usaha atau pihak swasta. Skema pendanaan proyek infrastruktur non pemerintah juga harus diatur secara jelas sehingga mampu menarik investasi swasta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika