REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong agar masyarakat mendafarkan varietas lokal di wilayah masing-masing. Kerja sama dengan pemda diharapkan meningkatkan jumlah varietas lokal yang terdaftar di PVTPP.
Kepala PVTPP Erizal Jamal mengatakan masih banyak plasma nutfah yang belum terdaftar. Padahal sumber daya genetik laut di Indonesia nomor dua tertinggi di dunia setelah Brasil. Persoalannya, sumber daya genetik dan plasma nutfah tersebut belum semua teridentifikasi dengan baik apalagi terdaftar.
Erizal menekankan, plasma nutfah yang sudah terdaftar berarti dilindungi secara hukum. Sebab, negara- negara lain melihat banyak manfaat plasma nutfah dari Indonesia. Berbagai cara dilakukan negara lain dalam memanfaatkan sumber daya genetik Indonesia, salah satunya dengan membiayai penelitian-penelitian maupun eksplorasi mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri.
Kemudian sumber daya tersebut dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti obat. "Sehingga untuk melindunginya itu kami minta semua pemda agar setiap plasma nutfah atau sumber daya genetik yang ada itu didaftarkan ke negara melalui kantor kami. Sehingga otomatis dia akan terlindungi kalau ada yang menyalahgunakan kita bisa klaim. Selama dia tidak didaftarkan kita susah mengklaimnya," jelas Erizal usai Koordinasi Teknis PVTPP Regional Indonesia Timur di Surabaya, Jumat (28/4).
Menurutnya, sudah terdapat enam pemerintah provinsi yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PVTPP, yakni Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh, Bengkulu, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ia menargetkan pada 2018 sudah bekerja sama dengan semua pemda. Tahun ini, PVTPP akan melakukan uji coba terkait hal-hal yang dikerjasamakan dengan pemda-pemda agar proses pendaftaran lebih cepat.
Selama kurun 2005 hingga awal 2017, sudah terdapat 1.841 varietas lokal yang terdaftar di PVTPP. Angka tersebut terdiri atas tanaman holtikultura sebanyak 1.144 varietas, tanaman pangan 447 varietas, dan tanaman perkebunan 240 varietas. Tanaman holtikuktura terdiri atas tanaman buah sebanyak 429 varietas, tanaman sayuran 394 varietas, tanaman hias 289 varietas, serta tanaman rempah dan obat sebanyak 32 varietas.
Ia menjelaskan, tugas Pemda melakukan identifikasi. Nantinya, PVTPP akan mengundang perwakila daerah untuk diberi pelatihan keterampilan deskripsi tanaman. Erizal optimistis kerjasama dengan pemda akan meningkatkan angka varietaa terdaftar. Sebab, jika PVTPP bekerja sendiri, hanya menghasilkan 100 varietaa terdaftar dalam setahun.
"Setiap tahun kami punya target 200 yang terdaftar. Kami berharap ke depan melalui kerjasama dengan pemda masing-masing daerah mendaftarkan 10 sehingga minimal 350 varietas setahun. Dan kami akan membuat roadmap ini harus selesai setelah 10 sampai 15 tahun ke depan," imbuh Erizal.
Menurut Erizal, persoalan utamanya masyarakat kadang-kadang belum mengetahui manfaat tumbuhan di sekitar mereka. Sehingga pengembangan tanaman tersebut secara ekonomi belum banyak dilakukan. PVTPP juga memiliki kewajiban mengembangkan dari varietas lokal yang didaftarkan dikembangkan lagi agar secara ekonomis menguntungkan daerah yang memiliki varietas tersebut.
"Ada namanya indikasi geografis itu adalah paten untuk varietas-varietas lokal yang spesifik. Misal kopi Gayo, kopi Kintamani itu adalah varietas lokal yang dikembangkan sehingga bisa dikembangkan secara ekobomi. Jadi setelah didaftarkan bagaimana dia secara ekonomi dikembangkan. Percuma didaftarkan tapi nanti tidak dikembangkan secara ekonomis," terangnya.
Karenanya, PVTPP bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk melakukan inventarisasi potensi tamanan yang menguntungkan. Kendala lainnya berkaitan dengan biaya.
Erizal menyatakan biaya pendaftaran varietas tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, terdapat biaya kunjungan petugas untuk melakukan deskripsi dan pemotretan. Erizal berjanji akan mencarikan solusi agar masyarakat tidak terbebani biaya tersebut. "Mungkin nanti kami carikan sumber-sumber pembiayaan. Kami kerjasama dengan pemda dan dari pusat juga mencarikan sehingga tidak terbebani," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika