REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tidak meratanya sebaran usaha dan perusahaan di Indonesia menunjukkan belum merata pula pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Hasil Sensus Ekonomi 2016 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 81 persen dari total 70,32 juta tenaga kerja Indonesia berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI).
Lebih rinci lagi, 44,6 juta di antaranya berada di Pulau Jawa atau 63,38 persen terhadap seluruh usaha atau perusahaan di Indonesia. Selebihnya tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebutkan, sebetulnya solusi pemerataan kesempatan usaha ini bergantung pada ada atau tidaknya sarana infrastruktur penunjang.
Infrastruktur terpenting adalah adanya jalan yang menghubungkan antara satu pusat ekonomi dengan lainnya. Menurutnya, infrastruktur yang memadai maka akan mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa. "Namun, kalau infrastruktur sudah memadai, pendidikan dan kesehatan harus dipenuhi juga. Supaya sumber daya manusia berkualitas," ujar Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Kamis (27/4).
Menurutnya, perbaikan SDM bakal mendorong ide-ide masyarakat di daerah untuk membuka peluang usaha. Atau setidaknya SDM yang baik akan mendorong masyarakat masuk ke dalam sektor informal. "Ke depan hal ini bisa mendorong ekonomi yang tinggi namun berkualitas," jelasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menyebutkan, selain pembangunan infrastruktur, sebetulnya kalangan pengusaha membutuhkan kemudahan perizinan. Menurutnya, hal ini menjadi masalah klasik yang sejak dulu disuarakan oleh pengusaha baik di kota-kota besar atau di daerah.
Padahal menurutnya, kemudahan perizinan akan mendorong perbaikan daya saing yang berujung pada munculnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah. "Intinya bagaimana proses ekonomi bisa ditumbuhkembangkan. Daya saing juga bicara soal tata kelola yang merupakan bagian dari substansi. Infrastruktur, bagaimana investasi, dan integrasi antara pusat dan derah," jelas Roy.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Leonard Tampubolon menekankan bahwa pemerintah berupaya menjangkau akses pembiayaan kepada pelaku usaha di daerah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Bantuan kepada sektor informal seperti KUR segala macam sudah diberikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
