REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut seluruh data kementerian dan lembaga mulai terhubung pada 1 Juni 2026. Integrasi tersebut menjadi bagian dari penguatan government technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Luhut mengatakan pemerintah memperluas penerapan digitalisasi melalui proyek percontohan di 42 kabupaten dan Provinsi Bali. Sistem tersebut akan diluncurkan secara penuh pada Oktober 2026 setelah harmonisasi data dan pengembangan AI berjalan dalam beberapa bulan ke depan.
“Tanggal 1 Juni, itu sudah semua terkoneksi dan data mulai terintegrasi. Saya kira butuh beberapa bulan, AI-nya sudah jalan, harmonisasi data sudah mulai jalan, Presiden akan roll out itu pada Oktober tahun ini,” kata Ketua DEN di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menerangkan integrasi data akan membuat pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih presisi. Menurut dia, sistem tersebut memungkinkan pemerintah membaca kebutuhan tiap daerah secara lebih detail.
Luhut menilai digitalisasi pemerintahan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor global. Ia mengatakan isu transparansi, efisiensi, dan reformasi birokrasi selalu menjadi perhatian investor saat dirinya bertemu pelaku usaha internasional di Singapura beberapa hari lalu.
Ia menambahkan, pemerintah juga menghubungkan sistem pengawasan ekspor sumber daya alam melalui National Single Window dan Simbara yang sebelumnya digunakan untuk memantau ekspor batu bara. Sistem tersebut kini mulai diperluas ke komoditas lain seperti timah dan sawit.
Luhut mengatakan pemanfaatan AI akan memperkecil ruang manipulasi data dan mengurangi peluang penyimpangan dalam proses ekspor maupun pengadaan pemerintah. Sistem itu disebut mampu membaca seluruh data secara otomatis sehingga pelaporan pajak, royalti, hingga izin ekspor dapat saling terhubung.
“Dan nanti AI yang baca semua. Jadi enggak bisa lari. Enggak bisa lari,” ujar Ketua DEN.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan National Single Window saat ini telah menjadi portal integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Melalui platform tersebut, seluruh proses perizinan, rekomendasi, hingga dokumen ekspor dimasukkan ke dalam satu sistem yang dapat dianalisis secara digital.
Menurut Suahasil, sistem tersebut mendukung pengelolaan APBN yang lebih adaptif dan disiplin di tengah ketidakpastian global. Pemerintah tetap menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen sambil membiayai berbagai program prioritas seperti MBG, koperasi desa, sekolah rakyat, dan perbaikan layanan kesehatan.
“Indonesia adalah negara yang defisitnya di bawah 3 persen, 2,9 tahun lalu, 2,68 kita rencanakan tahun ini, tetapi bisa tumbuh tahun lalu 5,11, awal tahun ini 5,61,” kata Wakil Menteri Keuangan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika