REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (API-IMA) menekankan pentingnya kejelasan dalam proses transisi tata kelola ekspor mineral di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan dan pengendalian ekspor komoditas strategis nasional.
Pemerintah sebelumnya terus mendorong perbaikan tata kelola ekspor mineral dan batubara sebagai bagian dari penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, serta menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Dalam proses tersebut, pelaku industri menilai diperlukan kepastian mekanisme agar aktivitas bisnis dan kontrak perdagangan tetap berjalan optimal.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia Sari Esayanti mengatakan, dunia usaha membutuhkan panduan yang jelas dalam masa transisi kebijakan agar proses negosiasi bisnis tidak terganggu.
“Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar,” ujar Sari dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
Menurut dia, sebagai sektor strategis yang menopang perekonomian nasional, industri pertambangan memerlukan kepastian dalam proses pelaporan serta keterlibatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dalam tata kelola ekspor.
API-IMA juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap kontrak jangka panjang maupun penjualan jangka pendek yang telah berjalan. Kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaan kontrak dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis serta investasi yang sudah ditanamkan pelaku usaha di sektor pertambangan.
Ia menambahkan, stabilitas kebijakan akan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus mendukung agenda hilirisasi mineral yang tengah didorong pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika