REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan rencana pemerintah yang hendak melakukan efisiensi biaya logistik merupakan langkah yang baik. Sebab menurutnya, biaya logistik di Indonesia masih sangat tinggi.
Yukki mengatakan biaya logistik di Indonesia saat ini sebesar 24,6 persen terhadap GDP. Ia mengatakan Indonesia berada di urutan nomor empat se-Asean dan nomor 63 di dunia. Angka ini menunjukan bahwa biaya logistik di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan negara negara lain.
"Tahun lalu Bank Dunia sudah merilis angka tersebut, memang ongkos logistik kita sangat tinggi. Penilian diatas yang berkaitan dengan dengan export dan import ( cross border)" ujar Yukki saat dihubungi Republika, Selasa (18/4).
Yukki mengatakan untuk domestik sendiri juga angkanya lebih tinggi. Ia mengatakan, dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia sendiri saja jika dirata rata mencapai 26 persen hingga 28 persen dari PDB. Ia mengatakan angka ini memaksa para operator logistik memakan biaya yang tak sedikit. Alhasil, harga komoditas yang dibawa oleh para operator logistik menjadi mahal.
Ia mengatakan jika memang pemerintah hendak melakukan efisiensi maka pemerintah harus bisa melakukan pembenahan juga dalam mata rantai pasok. Ia juga mengatakan, efisiensi juga perlu didukung dari multimoda agar bisa menekan biaya.
"Tentunya ini bukan tugas pemerintah semata, ini tugas kita semua," ujar Yukki.
Ia juga mengatakan pihaknya sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk bisa membuat aturan tersendiri bagi proses logistik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Jika hal ini diatur sendiri, maka pemerintah diharapkan bisa memberikan insentif atau mempermudah proses logistik yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
"Ada beberapa komoditi yang kami dorong yang perlu diatur pemerintah terutama komoditi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sepeti produksi pertanian," ujar Yukki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika