REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menambah jumlah proyek strategis nasional. Penambahan ini dinilai perlu untuk mendorong pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Menteri koordinator bidang perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan pada semua proyek strategis nasional. Dari 225 proyek yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 tahun 2016, terdapat sejumlah proyek yang urung dijalankan.
"Setiap saat kita cek mana yang sudah selesai, mana yang di-drop karena Menteri menganggap ini tidak jadi, kemudian mana yang bertambah dan seterusnya kita cek semua," kata Darmin usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/4).
Dari 225 proyek strategis nasional (PSN) dan satu program prioritas yakni Program Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan (35 ribu Mega Watt), pemerintah akan menambah sebanyak 19 PSN dan satu program prioritas. Sehingga keseluruhan PSN menjadi 244 ditambah dua program prioritas. Sejumlah proyek tambahan salah satunya diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proyek tersebut adalah pengadaan cold storage (gudang pendingin).
Namun, Darmin belum bisa menjelaskan secara rinci proyek apa saja yang ditambahkan dalam revisi Perpres tersebut. Sebab, permintaan tersebut nantinya akan diputuskan oleh Presiden setelah mengadakan rapat terbatas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar semua kementerian dan lembaga bisa fokus dalam menyelesaikan program prioritas nasional. Proyek ini diharap bisa rampung seluruhnya pada 2018. "2018 merupakan tahun yang penting untuk menyelesaikan program-program pemerintah sesuai dengan Nawacita," kata Joko Widodo dalam dalam sidang kabinet paripurna, Selasa (4/4).
Untuk menyelesaikan program prioritas nasional sesuai target, setiap menteri dan kepala lembaga harus melihat satu per satu program secara terperinci, detail, dan menyeluruh. Agar sesuai dengan keinginan, menteri dan kepala lembaga wajib melihat langsung dan tidak hanya menanti laporan dari masing-masing eselon. Semua pimpinan harus turun langsung dan tidak terjebak rutinitas yang selama ini membiarkan pengawasan oleh pegawai eselon.
Untuk memuluskan program nawacita, setiap kementerian dan lembaga dinilai juga harus tegas dalam hal menghilangkan proses penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Menurut Jokowi, harus ada pencegahan agar kasus korupsi yang sejauh ini terjadi di tubuh pemerintah bisa dihilangkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika