Jumat 31 Mar 2017 20:19 WIB

Kongres Ekonomi Umat Dorong Kurangi Kesenjangan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Budi Raharjo
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin (keempat kiri) dan Ketua Pelaksana Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim (ketiga kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (31/3).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin (keempat kiri) dan Ketua Pelaksana Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim (ketiga kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (31/3).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Kongres Ekonomi Umat pada 22-24 April nanti dengan tema Arus Baru Ekonomi Indonesia. Ketua MUI bidang Ekonomi Lukmanul Hakim menyampaikan, kongres ini diselenggarakan untuk mengurangi kesenjangan serta mendorong laju perekonomian bangsa.

"MUI fokus bagaimana bisa mendorong atau bersinergi dengan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan," jelas Lukmanul dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (31/3).

Ia mengatakan, dalam pertemuannya dengan Jokowi, dibahas sejumlah kesenjangan-kesenjangan yang muncul di dalam masyarakat. Kesenjangan yang ada, dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengganggu laju perekonomian bangsa dan dapat menciptakan konflik di masyarakat.

Salah satu topik yang dibahas yakni terkait networking atau jejaring yang saling memberikan keuntungan antar elemen bangsa di dalam kelompok-kelompok ekonomi. Jejaring yang dimaksud yakni jejaring antara kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah dengan kelompok ekonomi besar.

"Juga kami sampaikan adanya keberpihakan regulasi yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga akses dan ruang kepada kelompok-kelompok masyarakat," kata dia.

Untuk menggerakkan ekonomi bangsa, kata dia, perlu dilakukan optimalisasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Lukmanul menilai, kebijakan Presiden Jokowi pun sejalan dengan konsep kongres ekonomi umat ini.

Kongres ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari berbagai elemen bangsa, seperti perguruan tinggi, instansi pemerintah, dari pondok-pondok pesantren, serta dari pelaku bisnis, dan ormas-ormas Islam.

"Jadi ini memang kongres yang betul-betul kita akan membahas bagaimana perekonomian bangsa ini sebagai mempererat kesatuan bangsa, ada dalam bingkai Pancasila undang-undang Dasar 45 dan juga kebinekaan," ujarnya.

Lukmanul menyampaikan, akan dibentuk komite nasional ekonomi umat untuk mengawal rekomendasi hasil dari kongres tersebut, termasuk regulasinya. "Kami mengusulkan adanya komite nasional ekonomi umat, pengawal. Jadi yang mengawal bahwa seperti tadi ada regulasi, kemudian juga ada networking jejaring antara kelompok-kelompok pengusaha kecil kelompok pengusaha besar termasuk juga dengan ormas-ormas yang belum pengusaha," jelas dia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menambahkan, kongres ekonomi umat ini akan dijadikan sebagai dasar gerakan ekonomi untuk menyatukan potensi ekonomi di masyarakat. Sehingga, kata dia, dapat membantu memperbaiki keadaan ekonomi nasional serta menghilangkan kesenjangan antara pelaku ekonomi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement