REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tetap akan memberikan bagian saham bagi Papua. Namun, dalam skema pembagiannya pemerintah sedang mencari opsi terbaik.

Luhut mengatakan, Papua akan tetap mendapatkan saham mengingat masyarakat Papua lah yang berdampak langsung terhadap kegiatan di Freeport. Ia mengatakan, pembagian saham lima persen tersebut nantinya harus bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat papua.

"Lima persen ini angkanya juga cukup besar. Tapi kita juga arahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan lainnya. Jadi kita tata lagi supaya betul-betul dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan rakyat," ujar Luhut di kantornya, Jumat (24/3).

Dia mengatakan, dari bagian lima persen saham Freeport itu akan berbentuk dividen. Sayangnya, skema saham dividen dan perkiraan nilainya tidak dijelaskan lebih rinci.

Luhut mengaku Presiden Joko Widodo telah menyetujui bahwa pemerintah daerah dan suku di Papua akan mendapat lima persen saham Freeport. Besaran saham Freeport untuk pemerintah daerah dan suku di Papua yang disetujui oleh Presiden Jokowi ini tidak sesuai dengan keinginan yang pernah disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

Lihat juga: Temui Jokowi, Gubernur Papua Sampaikan Keinginan Terkait Saham Freeport

Ia meminta agar dividen tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat banyak. "Lima persen itu kita tidak mau itu delusi. Jadi kami pikir, nanti dari dividennya kita bayar lima persennya itu. Pasti kami lindungi lah, itu rakyat kita," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika