REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Negara-negara anggota G20, 20 negara pemilik volume ekonomi terbesar dunia, usai melakukan pertemuan tingkat Menteri Keuangan di Baden-baden, Jerman. Perwakilan Indonesia dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjelaskan pertemuan G20 yang berlangsung sejak pekan lalu justru menunjukkan adanya kemunduran kesepakatan di beberapa poin, meski ada juga optimisme yang dihasilkan.
"Hasilnya campuran, antara optimistik dan hasil yang sifatnya kemunduran. Indonesia akan terus monitor kerja sama ini karena negara G20 adalah negara terbesar dunia dan apapun yang terjadi akan pengaruhi perekonomian dunia," ujar Sri di Kementerian Keuangan, Rabu (22/3).
Sri mengungkapkan, salah satu kemunduran yang terjadi adalah tidak adanya ketegasan arah perdagangan oleh negara-negara anggota G20. Alasannya, Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump memiliki pandangan sendiri soal kebijakan perdagangan.
AS, lanjut Sri, menginginkan adanya kegiatan perdagangan yang fair bagi kepentingan negaranya sendiri. Namun di sisi lain, negara lain termasuk angota G20 memiliki definisi fair yang berbeda dengan AS.
"Jadi ini menimbulkan sesuatu yang kemudian tidak muncul suatu kesepakatan kuat dan komitmen bersama dari G20. Ini merupakan suatu pandangan yang dianggap setback dari G20 dan Indonesia harus betul-betul waspadai perkembangan yang terjadi," jelas Sri.
Meski ada satu kemunduran pandangan soal aktivitas dagang di antara negara-negara G20, Sri menegaskan Indonesia tetap menjalankan prinsip hubungan dagang yang terbuka dengan negara mitra. Apalagi, ia memandang bahwa perdagangan menyumbangkan kontribusi cukup besar untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia meminta timnya untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan poin-poin yang dibawa pulang dari pertemuan G20 level Menkeu, untuk kemudian diajukan kepada Presiden Jokowi. Pertemuan G20 level kepala negara dijadwalkan akan dilakukan pada Juli 2017 di Hamburg, Jerman. "Masih ada harapan, pimpinan negara akan lebih sepakat dibandingkan yang kemarin," katanya.
Sri menambahkan, sebetulnya dalam pertemuan pimpinan negara anggota G20 pada 2016 lalu di Hangzhou, Cina, disepakati bahwa setiap negara anggota harus berupapaya untuk tidak melakukan hambatan kebijakan perdagangan yang mengarah kepada proteksionisme. "Yang bisa ciptakan halangan bagi hubungan ekonomi antar-negara baik dari sisi perdagangan atau investasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika