REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON –- Menghadapi libur kejepit pada Selasa (28/3) mendatang, PT Pertamina akan menambah pasokan elpiji 3 kg. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan gas melon di tengah masyarakat.
Senior Sales Executive LPG X Region III Endra Rachmawan mengatakan, tambahan pasokan itu dilakukan karena momen liburan selama ini menjadi salah satu kendala dalam pendistribusian elpiji. Dampaknya, konsumen akan kesulitan memperoleh gas tersebut.
Tak hanya menambah pasokan saat libur kejepit, Pertamina juga telah melaksanakan operasi pasar elpiji di ratusan titik di wilayah III Cirebon pada Sabtu (18/3) lalu.
"Jika ditambah dengan pelaksaan operasi pasar pada Sabtu kemarin, tambahan pasokan sampai 200 persen kiriman harian yang regulrr, yakni sebanyak 332 ribu tabung," ujar Endra, Senin (20/3).
Adapun tambahan 200 persen setara kiriman harian itu dibagi dalam tiga termin distribusi. Yakni saat operasi pasar pada Sabtu (18/3) sebanyak 50 persen, pengiriman Jumat (24/3) sebesar 50 persen, dan Selasa (28/3) sebanyak 100 persen.
Endra mengungkapkan, operasi pasar pada Sabtu dilakukan karena ada informasi warga sulit mendapatkan elpiji 3 kg. Namun, ternyata, dari stok yang disediakan saat operasi pasar, yang terjual hanya sekitar 50 persen.
"Kalau memang gas langka, pelaksanaan operasi pasar pasti diserbu dan langsung habis. Tapi nyatanya tidak," ujar Endra.
Kabid Elpiji Hiswana Migas Cirebon, Fauzi Hasan, menambahkan, selain faktor keterlambatan pengiriman, adanya keluhan warga yang sulit memperoleh gas disebabkan ulah pedagang elpiji yang menggunakan sepeda motor. Pasalnya, mereka berkeliling hingga keluar wilayah distribusi elpiji.
Sementara itu, Endra menegaskan, jika penggunaan elpiji 3 kg tepat sasaran, maka seharusnya warga tidak kesulitan memperoleh gas tersebut. Namun, kenyataan di lapangan, penggunaan elpiji 3 kg banyak yang tidak tepat sasaran.
Endra pun mengapresiasi langkah Pemkab Kuningan dan Indramayu yang sudah mengeluarkan instruksi larangan PNS menggunakan elpiji 3 kg. Bahkan, Pemkab Kuningan akan melakukan razia ke rumah-rumah PNS untuk memastikan pelaksanaan instruksi tersebut.
"Semoga pemerintah daerah lain juga melakukan hal serupa," kata Endra dan Fauzi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
